JULIA MAHARANI (2008) KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PEMBERIAN IZIN PEMAKAIAN TANAH DIATAS TANAH HAK PENGELOLAAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-maharaniju-7228-tmk270-t.pdf Download (328kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-maharaniju-7019-tmk2708.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penyerahan tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Surabaya kepada pihak ketiga pada umumnya dengan memberikan izin pemakaian tanah oleh Walikota Kepala Daerah tanpa terkait dengan instansi Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan-Peraturan produk daerah sendiri yaitu diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1997, Sehubungan dengan wewenang memberikan ijin sesuai Undang-Udang Nomor 5 Tabun 1960 pada pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan bahwa kewenangan untuk mengatur tanah negara adalah kewenangan pemerintah pusat, serta tertuang dalam dalam pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa soal agraria (tanah) menurut sifat dan pada asasnya adalah tugas pemerintah pusat. Ada dua macam hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya sebagai badan hukum publik yaitu tanah dengan status hak pakai bila digunakan sendiri dan tanah hak pengelolaan bila selain digunakan sendiri serta untuk di berikan penggunaannya kepada pihak lain. Status tanah hak pakai dan hak pengelolaan tersebut hanya dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat hak atas tanah dengan cara didaftarkan pada kantor pertanahan. Terhadap tanah yang belum bersertifikat hak pakai dan hak pengelolaan maka tanah tersebut dapat dikategorikan sebagai tanah negara. Kenyataan di daerah wilayah Pemerintah Kota Surabaya ada tanah yang dikuasainya belum mempunyai sertifikat hak pakai dan hak pengelolaan. Penguasaan yang demikian bukan merupakan penguasaan dalam arti yuridis, melainkan penguasaan secara fisik karena tidak dilandasi hak. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tidak mempunyai kewenangan memberikan ijin kepada pihak ketiga untuk memakai tanah-tanah yang dikuasainya dan belum ada tanda bukti yang berupa hak pengelolaan, karena tidak pernah ada delegasi kewenangan untuk itu. Meskipun hal itu telah diatur dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Actions (login required)

View Item