Mar'atul Makhmudah, 090515559M (2007) Keuangan Desa di Era Otonomi Daerah : Studi Tentang Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Analisis Wacana di Kabupaten Lamongan. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-makhmudahm-6912-ts0508-k.pdf Download (401kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-makhmudahm-6912-ts0508-k.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mencoba melihat kebijakan alokasi dana desa sebagai sebuah kebijakan yang relatif baru yang diharapkan mempercepat pembangunan di pedesaan dalam perspektif Para aktor kebijakan melalui analisis wacana. Di era otonomi daerah ini, pemerintahan desa memiliki peran penting sebagai ujung tombak pemerintahan yang selain membangun juga melayani secara langsung kebutuhan masyarakat. Karenanya peningkatan kapasitas keuangan dipandang tidak semata-mata mengalirkan dana dari pusat sampai ke desa melainkan juga mengalirkan demokrasi untuk menjadi bagian dari pemerintahan desa. Para aktor kebijakan baik itu dari kalangan eksekutif, legislatif, maupun civil society organization menjalankan peran-peran yang khas dengan tingkat energi dan motivasi yang berbeda-beda dalam mempengaruhi dan merubah kebijakan yang ada. Eksekutif sebagai pelaksana banyak berpegang pada aturan-aturan formal yang ada dan mengatur kebijakan. Sedangkan legislatif lebih banyak menerima masukan dari berbagai pihak untuk mereka simpulkan sebagai suatu kebijakan. Adapun kalangan civil society organization yang tidak secara langsung memiliki kewenangan terhadap kebijakan lebih banyak bekerja secara efektif di luar gedung pemerintahan sebagai kelompok penekan dan pembentuk opini dalam rangka mempengaruhi bahkan merubah kebijakan publik yang ada. Mereka juga menggunakan instrumen-instrumen dalam mendukung kerja-kerja mempengaruhi kebijakan tersebut. Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai sebuah kebijakan peningkatan kapasitas keuangan desa sesungguhnya tidak semata-mata mengalirkan dana dari pusat sampai ke desa-desa melainkan juga membawa banyak wacana yang menyertainya. Diantaranya demokrasi, keadilan, kesetaraan, pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya. Dalam rangka pemerataan dan keadilan, pembagian besaran ADD di Kabupaten Lamongan ditetapkan melalui rumus yang menjamin terdistribusinya dana di masing-masing desa secara merata dan adil. Dan hal ini terumuskan dalam ADD=ADDM + ADDP. ADD adalah Alokasi Dana Desa. ADDM . dalah Alokasi Dana Desa Minimal yang ditetapkan besarannya sama untuk semua desa sebagai bentuk azas pemerataan. Sedangkan ADDP adalah Alokasi Dana Desa Proporsional yang ditetapkan berdasarkan perhitungan variabel-variabel tertentu untuk ditentukan besarannya secara proporsional. Sebagai sebuah kebijakan, Alokasi Dana Desa (ADD) bisa dikatakan sebagai salah satu kebijakan yang mencoba menterjemahkan demokrasi di akar rumput (grass root). Karenanya perlu mendapat perhatian serius dari semua kalangan agar berjalan dengan baik.

Actions (login required)

View Item