Linda Novanti, 090310148 MH (2008) EKSISTENSI PERUSAHAAN DAERAH SEBAGAI BADAN USAHA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-novantilin-7645-thb130-k.pdf Download (363kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 50.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Perusahaan Daerah sebagai badan usaha yang diatur oleh UU Perusahaan Daerah, adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan UU Perusahaan Daerah, yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah atas kuasa UU Perusahaan Daerah, dan kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut. Selanjutnya, terdapat ketidakkonsistenan pada peraturan yang mengatur tentang status kepemilikan barang yang dimiliki Perusahaan Daerah yang berasal dari barang milik daerah yang dipisahkan dari daftar investarisasi barang milik daerah dan yang telah disertakan sebagai modal Perusahaan Daerah. Kemudian, terkait dengan keberadaan Perusahaan Daerah, maka pada dasarnya tidak mudah menentukan apakah Perusahaan Daerah adalah badan hukum public ataukah badan hukum privat, karma apakah semua Perusahaan Daerah memenuhi criteria sebagai badan hukum public. Kemudian, terhadap perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga, maka hal tersebut menandakan bahwa pada saat itu Perusahaan Daerah telah memasuki lalu lintas hukum perdata, yakni melakukan hubungan hukum keperdataan biasa, sehingga, kedudukan Perusahaan Daerah menjadi sederajat dengan badan hukum privat `biasa.. Dan akibat hukum yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian kerjasama tersebut, maka pada asasnya hukum perdata merupakan hukum yang umum yang berlaku baik untuk badan hukum privat maupun juga untuk badan hukum public, kecuali apabila ditentukan lain oleh peraturan. Akibat adanya perjanjian kerja sama usaha, maka dapat menyebabkan Perusahaan Daerah memiliki kreditor dan bahkan berada dalam kondisi kesulitan membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Oleh karena seluruh atau sebagian modal yang dimiliki Perusahaan Daerah berasal dari kekayaan milik daerah yang dipisahkan, maka perlu adanya ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tentang penyelesaian hukumnya. Berkenaan dengan tanggung gugat Perusahaan Daerah terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan Perusahaan Daerah, maka dapat menyebabkan adanya upaya hukum yang dilakukan pihak ketiga yang telah dirugikan Perusahaan Daerah. Upaya tersebut antara lain adalah penyelesaian sengketa di pengadilan yakni pengajuan permohonan sita umum atas semua kekayaan Perusahaan Daerah melalui pengajuan permohonan pailit. UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengatur dalam hal debitor adalah Perusahaan Daerah. Namun apabila Perusahaan Daerah terbukti telah memenuhi syarat-syarat untuk dimohonkan pailit, maka Perusahaan Daerah selaku debitor dapat dimohonkan pailit. Padahal keberadaan Perusahaan Daerah sangat panting bagi Pemerintah Daerah dan masyarakatnya, mengingat Perusahaan Daerah didirikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melayani kepentingan umum.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 THB 13/08 Nov e
Uncontrolled Keywords:	Perusahaan daerah
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1010-1014 The merchant. Business enterprises
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM Linda Novanti, 090310148 MH UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Mohammad Isnaeni, Prof. Dr., S.H UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Husnul Khotimah
Date Deposited:	2016
Last Modified:	21 Oct 2016 19:29
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/34408
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item