Hangga Pramaditya, 090610434/ MH (2008) TINDAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM HAL PENEGAKAN HUKUM ATAS PENYELENGARAAN PERPARKIRAN DI TEPI JALAN UMUM. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-pramaditya-7644-thp040-k.pdf Download (347kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 54.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Era otonomi daerah merupakan masa dimana Pemerintah Daerah dituntut untuk secara mandiri mampu mengatur serta mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Hal ini dilakukan dalam rangka membantu mengurangi beban yang diemban oleh Pemerintah Pusat, dimana kemandirian Pemerintah Daerah yang dimaksud bertujuan untuk memajukan berbagai bidang pada daerah yang bersangkutan, mensejahterakan kehidupan daerah serta masyarakatnya serta tentunya memberi perlindungan hukum terhadap masyarakat daerah. Ada banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mensukseskan era otonomi daerah. Salah satu hal yang dimaksud adalah yang di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu mengenai sumber pembiayaan/pendapatan/keuangan daerah sebagai faktor utama. Untuk meningkatkan meningkatkan sumber tersebut, Pemerintah daerah dituntut secara maksimal menemukan/mencari peluang yang ada. Dari berbagai bidang yang ada, Pemerintah Kota Surabaya menjadikan perparkiran sebagai bidang yang berpotensi tinggi untuk meningkatkan sumber keuangan daerah. Namun perparkiran yang pada mulanya diharapkan mampu secara maksimal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya, malah menjadi bidang yang merusak rencana Pemerintah Daerah dalam meningkatkan PAD nya. Tindakan para oknum petugas parkir, serta masyarakat lain yang tidak bertanggung jawab, menjadikan penyelenggaraan perparkiran (di tepi jalan umum) Kota Surabaya menyimpang dari mekanisme hukum yang ada. Berbagai payung hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan perparkiran, tidak mampu menyelesaikan permasalahan ini. Akibat hal ini, PAD Kota Surabaya dari sektor perparkiran makin memprihatinkan. Penerapan sanksi dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya, selaku instansi yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengurusi penyelenggaran perparkiran, menjadi penyebab belum berakhirnya penyimpangan hukum ini. Ditambah dengan ketidakjelasan mengenai keberadaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2000 serta Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2001 sebagai payung hukum daerah dalam permasalahan penyelenggaraan perparkiran. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2000 oleh Pemerintah Kota telah diganti menjadi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tabun 2001. Namun pada tahun 2007 muncul keputusan dari Pemerintah Pusat melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 129 tahun 2007 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan perparkiran. Hal ini tentunya menimbulkan polemik hukum, karena Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 129 tahun 2007 telah membatalkan peraturan perundang-undangan yang secara nyata telah diubah.

Actions (login required)

View Item