Sugeng Prijadi, 030410533N (2007) PERDAMAIAN SEBAGAI UPAYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-prijadisug-7499-tmk460-k.pdf Download (330kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-prijadisug-7401-tmk4608.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Akta perdamaian merupakan suatu bentuk perjanjian secara tertulis yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan suatu sengketa. Dimana diatur dalam pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 B.W. adalah akta perdamaian yang telah dikukuhkan oleh pengadilan melalui putusan hakim. Suatu perdamaian harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu persetujuan kedua belah pihak, putusan perdamaian mengakhiri sengketa, perdamaian atas sengketa yang telah ada, persetujuan perdamaian berbentuk tertulis, adanya pengorbanan para pihak yang bersengketa untuk sekedar melepaskan haknya dengan sukarela. Suatu akta perdamaian (akta van dading), yang dibuat/diputus di muka persidangan pengadilan, apabila ada salah satu pihak yang mengingkari atau tidak melaksanakan isi akta perdamaian itu, maka pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan jalan mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan negeri, yang telah memeriksa dan memutus pokok perkara, terhadap harta benda yang dimiliki oleh pihak yang telah mengingkari akta van dading tersebut. Pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri, sebagaimana ditentukan dalam pasal 195 ayat (1), pasal 197 ayat (2) HIR, pasal 206 ayat (1), pasal 209 ayat (1) Rbg. Panitera dan juru sita akan melakukan sita eksekutorial, yang akan dilanjutkankan dengan melakukan penjualan atas barang sitaan tersebut. Penjualan ini dapat dilakukan dalam 2 (dua) macam, yaitu : a. Penjualan dengan perantaraan kantor lelang, sebagaimana ditentukan dalam pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 215 ayat (1) Rbg; b. Penjualan oleh orang yang melakukan penyitaan atau orang yang ditetapkan secara khusus oleh Ketua Pengadilan Negeri, sebagaimana ditentukan dalam pasal 200 ayat (2) HIR, pasal 215 ayat (2) Rbg.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK 46/08 Pri p
Uncontrolled Keywords:	PERDAMAIAN; SENGKETA PERDATA
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3370 Constitutional courts and procedure
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM Sugeng Prijadi, 030410533N UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Y. Sogar Simamora, Dr., S. H., M. Hum. UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Husnul Khotimah
Date Deposited:	2016
Last Modified:	21 Oct 2016 18:04
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/34443
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item