Swastiko Purnomo, 090210396 L (2007) Evaluasi Sistem dan Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bondowoso. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-purnomoswa-6650-tea37_0-k.pdf Download (598kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-purnomoswa-6650-tea37_07.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di KPPN Bondowoso dalam menjalankan fungsinya selaku satuan kerja maupun sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN). Penelitian ini juga bertujuan untuk melakukan evauasi hal-hal yang menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dart penerapan sistem dan prosedur penerbitan SPP, SPM dan SP2D tersebut. Sehubungan dengan hat tersebut di atas maka penulis memilih judul Evatuasi. Sistem dan Prosedur Penerbitan SPP, SPM dan SP2D di KPPN Bondowoso. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga dapat digunakan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik, karena situasi lapangan peneliti bersifat wajar, sebagaimana adanya, tanpa diatur, tanpa dimanipulasi. Fokus pada penelitian ini adalah sistem dan prosedur penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana di KPPN Bondowoso. Setelah dilakukan pengumpulan data balk dengan metode dokumentasi maupun wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh kesimpulan bahwa keketiruan dalam melakukan pembuatan dokumen yang digunakan sebagai dokumen pengeluaran lebih disebabkan keterlambatan penerbitan dokumen anggaran, dalam hal ini Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Kebijakan yang dianut selama ini adalah DIPA diterbitkan pada tanggal l Januari atau awal Tabun Anggaran sedangkan proses pembuatan dan penerbitan SPP serta SPM telah dilakukan satu hingga dua bulan sebelumnya. Sehinga, mau tidak mau dilakukan belanja tanpa adanya dasar yang dapat digunakan sebagai dokumen anggaran yang sahib. Namun, hal ini hanya berlaku pada jenis belanja gaji pegawai. Selain itu, tingkat pemahaman yang masih rendah atas tujuan dari diterapkannya sistem dan prosedur yang barn ini oleh petugas di lapangan, dalam hal ini bendahara pengeluaran serta pejabat yang terkait dalam proses pengeluaran atau belanja tersebut. Namun, secara keseluruhan tingkat keakuratan yang dihasilkan dart sistem yang diterapkan tersebut telah dapat ditingkatkan. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembuatan dan penerbitan baik SPP, SPM maupun SP2D serta otorisasi atas pengeluaran yang diajukan dapat dijalankan tanpa kendala.

Actions (login required)

View Item