Diah Pusparini, 030310401N
(2008)
HAK TANGGUNGAN SEBAGAI PENOPANG PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI.
Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Kesimpulan a. Berdasarkan perkembangan yang semakin maju dalam berbagai aspek serta melihat proyeksi kebutuhan dunia usaha pada masa yang akan datang akan dapat diperkirakan bahwa Kredit Sindikasi akan semakin ramai dan menarik seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan pembangunan di Kota-kota besar di Indonesia, kalangan perbankan sendiri akan semakin berpengalaman dan meningkatkan kualitas penanganan Kredit Sindikasi. Baik sebagai Lead Manager, Agent ataupun sebagai partisipan yang ditawarkan pada masyarakat, yang menghasilkan pendapatan atau keuntungan bagi Bank adalah pemberian kredit dalam melaksanakan pemberian kredit sebagai salah satu usahanya, Bank harus selalu mematuhi asas, fungsi, dan tujuan perbankan Indonesia. Tujuan di adakannya perjanjian Kredit Sindikasi adalah untuk memastikan kebenaran yang meliputi seluruh dokumen informasi kredit dan kesempurnaan pengikatan kredit dan jaminan termasuk kelengkapan atas dokumen-dokumen kredit berdasarkan hukum. b. Sebelum berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan Bank telah menerima Hipotik atau credietverband sebagai agunan kredit perlu melakukan penyesuaian untuk mengubah Hipotik tersebut menjadi Hak Tanggungan menurut ketentuan pelaksanaannya menjadi Hak Tanggungan, namun apabila Hipotik atau credietverband itu karena sesuatu hal berakhir dan Bank masih memerlukan Hipotik, maka Bank yang harus menempuh pembebanan Hak Tanggungan menurut Undang-Undang Hak Tanggungan dan ketentuan-ketentuan pelaksanaanya. Kredit Sindikasi saat ini seringkali di lakukan oleh kalangan perbankan, baik Bank Swasta atau Bank milik Pemerintah maupun antar Bank-Bank Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Pemberian Kredit Sindikasi dilakukan secara gabungan antara Bank Swasta dengan Bank Pemerintah atau Bank Swasta dan Bank Asing. Penulis dengan menyimpulkan dilakukan kredit sindikasi karena untuk mengetahui dari beberapa sudut pandang selaku borrower, Arranger, nasional dalam pemberian kredit sindikasi yang jaminannya berupa tanggungan. Hak Tanggungan bersifat accesoir pada suatu piutang yang di jamin, maka kelahiran, peralihan, eksekusi dan harusnya Hak Tanggungan ditentukan oleh adanya peralihan, dan harusnya piutang yang di jamin pengaturan prosedur pembebanan Hak Tanggungan khususnya untuk memenuhi asas spesialis dan publisitas, serta untuk kemudahan dan kepastian pelaksanaanya eksekusi obyek hak tanggungan. Pasal 29 Undang-Undang Hak Tanggungan mencabut ketentuan credit verband sebagaimana tersebut dalam Staatsblad 1908-542 jo Staatsblad 1909-586 dan Staatsblad 1909-584 sebagaimana yang telah diubah dengan Staatsblad 1937-190 jo Staatsblad 1937-191 mengenai pembebanan Hak Tanggungan yang disalurkan melalui pemberian kredit dalam dunia bisnis khususnya perbankan yang ingin memberikan peluang terhadap Bank-Bank lain untuk ikut serta menjadi peserta sindikasi. Demikianlah penulis memberikan suatu penjelasan tentang Kredit Sindikasi, semoga bermanfaat bagi pembaca atau khalayak.
Actions (login required)
 |
View Item |
