I GUSTI AYU KUSUMA ASTUTI NGURAH PUTRI, 099913495 M (2007) REVIEW MENGENAI KONSEP ISI, IMPLEMENTASI, DAN HASIL KURIKULUM AKG 1997 DAN KESESUAIANNYA DENGAN KEP.MEN.KES.RI NO. 1019/2000 BAGI PERAN MANDIRI PERAWAT GIGI LULUSAN AKG SURABAYA TAHUN 1998-2001. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-putriigust-6383-tka48_0-k.pdf Download (299kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-putriigust-6383-tka49_07.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Review Mengenai Konsep Isi, Implementasi, Dan Hasil Kurikulum Akg 1997 Dan Kesesuaiannya Dengan Kep.Men.Kes. Ri No. 1019/2000 Bagi Peran Mandiri Perawat Gigi Lulusan Akg Surabaya Tahun 1998-2001 Pendidikan perawat gigi pada awalnya didirikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan gigi yang bertugas di pelosok daerah di Indonesia, melalui institusi pendidikan Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG). Seiring dengan bertambah banyaknya dokter gigi diperkotaan, tenaga dokter gigi mulai banyak yang bersedia ditempatkan di pelosok Indonesia meskipun belum maksimal. Kenyataan ini menimbulkan pemikiran para pembuat kebijakan untuk mengembalikan fungsi perawat gigi kepada fungsi yang seharusnya sebagai seorang tenaga perawat. Kembali kepada filosofi keperawatan bahwa bidang keperawatan adalah caring atau merawat. Dalam hal ini yang menjadi fokus perhatian adalah semua respon pasien yang menyertai suatu penyakit, dan bukan menyembuhkan penyakitnya. Pergeseran peran perawat gigi dari penekanan tugas pads bidang kuratif disertai promotif dan preventif, menjadi tenaga kesehatan gigi yang berkompeten dalam bidang promotif dan preventif dalam bentuk pelayanan asuhan kesehatan gigi. Tugas perawat gigi yang dikerjakan adalah menjadi tanggungjawabnya sendiri, dan tidak bertanggubngjawab kepada profesi lain seperti dokter gigi. kondisi inilah yang dikatakan sebagai peran mandiri perawat gigi. Upaya pergeseran peran ini dilakukan melalui pendidikan pada institusi Akademi Kesehatan Gigi (AKG) dan menggunakan kurikulum AKG 1997. Belum tampak adanya dampak nyata dari pendidikan perawat gigi menggunakan kurikulum AKG 1997, telah terbit kebijakan Kep.Men.Kes.RI No.1019/2000, tentang registrasi dan ijin kerja perawat gigi. Kebijakan bertujuan memberi kekuatan hukum bagi perawat gigi dalam melaksanakan peran barunya sebagai perawat gigi dalam peran mandiri. Penelitian ini bertujuan melakukan review mengenai konsep isi, implementasi, dan basil pendidikan kurikulum AKG 1997 dan kesesuaiannya dengan Kep.Men.Kes.RI No.1019/2000. Pengambilan sample dengan cara purposive sampling. Terdiri dari 10 orang dosen mata kuliah keahlian (MK(), 24 orang lulusan AKG yang tersebar di Surabaya, Jawa Timur, Kalimantan, Maluku, Irian Jaya, dan Nusa Tenggara Timur. Pengguna lulusan AKG Surabaya sebanyak 10 orang, dan pembuat kebijakan Kep.Men.Kes.RI No.1019/2000 sebanyak 2 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode indepth interview dan focus group discussion. Variable penelitian adalah pemahaman dari pembuat kebijakan mengenai tujuan dan peran mandiri yang dihasilkan oleh Kep.Men.Kes.RI No.1019/2000 ; Persepsi dan resistensi dari dosen AKG Surabaya, lulusan AKG Surabaya, serta pengguna lulusan AKG Surabaya ; Implementasi dari kurikulum AKG 1997. Penelitian menghasilkan : bahwa konsep isi kurikulum mendukung pergeseran peran perawat gigi menjadi perawat gigi dengan peran mandiri. Implementasi yang melewati batas kewenangan perawat gigi telah menghambat proses pergeseran ke arah perawat gigi mandiri. Sebagai contoh imlpementasi materi mata kuliah dasardasar pencabutan gigi sampai dengan pencabutan gigi menggunakan anestesi infiltrasi dan blok. Kondisi ini membawa dampak perawat gigi memiliki kemampuan melebihi kewenangannya, pencabutan gigi menggunakan topical anestesi. Kemampuan yang ditetapkan untuk peran mandiri telah dikuasai oleh lulusan. Kebijakan Kep.Men.Kes.RI No.1019/2000 memiliki tujuan yang secara normatif adalah memberi perlindungan hukum bagi perawat gigi untuk bekerja dengan peran mandiri. Persepsi dari lulusan sangat besar pengaruhnya terhadap terlaksananya pergeseran peran menuju peran mandiri perawat gigi. Resistensi dari lulusan terhadap peran mandiri, dan terhadap tata cara pelaksanaan peran mandiri dalam Kep.Men.Kes.RI No.1019/2000, menghambat pergeseran peran mandiri perawat gigi secara nyata. Saran bagi pembuat kebijakan adalah para aktor kebijakan mengikut sertakan perawat gigi dalam proses kebijakan, mulai dari proses kebijakan, mulai dari proses formulasi, implementasi, sampai ke evaluasi dalam suatu review kebijakan. Tujuan kebijakan dituliskan secara eksplisit agar masyarakat pelaku kebijakan mengerti dengan benar apa yang menjadi tujuan kebijakan. Segera melengkapi kebijakan dengan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan. Sebagai institusi penyelenggara pendidikan, AKG harus selalu melakukan evaluasi pelaksanaan pendidikan dengan mengacu kepada pencapaian tujuan pendidikan secara integral. Melakukan pemantauan di lapangan terhadap lulusan, dan kebutuhan pelayanan kesehatan gigi masyarakat, sebagai bahan masukan ke arah pembenahan pendidikan baik di tingkat institusi maupun tingkat departemen.

Actions (login required)

View Item