R. Mounty Airla S., 090315025M (2006) Fungsi Mahkamah Internasional (International Court of Justice) dalam Pembentukan dan Pengembangan Hukum International dalam Konteks Hukum Laut. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-rmountyair-6859-th2507-k.pdf Download (373kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-rmountyair-6859-th2507.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) dan pendahulunya Liga Bangsa-Bangsa, masing-masing memiliki badan peradilan; International Court Of Justice ( ICJ ) atau Mahkamah Internasional ( MI) dan Permanent Court of International of Justice ( PCIJ ) atau Mahkamah Permanen Internasional (MPI ). Dua badan peradilan internasional tersebut saling mendukung satu dengan lainnya. Walaupun MPI bubar bersamaan dengan LBB, tetapi mereka telah bersama-sama membentuk dan mengembangkan Hukum Internasional. Walaupun di dalam Pasal 59 Statuta MPI ( Statuta ini tetap dipakai oleh MI ) tercantum arti bahwa keputusan Mahkamah hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara, namun sering kali putusan-putusan MPI dan MI menjadi bahan rujukan bila kenyataan di lapangan tidak terdapat aturan hukum seperti yang dimaksud. Contoh dari putusan Mahkamah adalah Anglo Norwegian Fisheries Case 1951 dan Lotus Case 1927 yang akhirnya diterima sebagai suatu norma baru dalam hukum Internasional. Bukti dari diterimanya norma baru tersebut terdapat dalam Konvensi Hukum Laut 1958 yang disempurnakan dalam Konvensi Hukum Laut 1982( UNCLOS 1982 ). Tidak kalah pentingnya adalah adanya nasihat hukum ( advisory opinion) dari Mahkamah. Meskipun nasihat hukum tersebut tidak mengikat, tetapi patut dijadikan bahan pertimbangan dan landasan, baik pada saat kasus itu diajukan maupun di masa depan; bagi perkembangan sistem Hukum Internasional. Keberadaan para hakim di Mahkamah; ahli-ahli Hukum Internasional; keputusan-keputusan pengadilan nasional; dan keputusan-keputusan lembaga-lembaga internasional turut melengkapi pembentukan dan pengembangan Hukum Internasional, sesuai yang tertulis dalam Pasal 38 ( id ) Statuta MI yang mengatur tentang bahan pelengkap untuk penentuan peraturan-peraturan hukum; serta sebagai dasar/ alasan bagi negara-negara dalam perjuangannya untuk menciptakan dan mengembangkan aturan Hukum Internasional yang baru.

Actions (login required)

View Item