I Gusti Ayu Putri Kartika (2003) PENGATURAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA DI PROPINSI BALI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-samsudi-6779-th2207-k.pdf Download (409kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-samsudi-6779-th2207-p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Perlindungan hukum terhadap Benda Cagar Budaya mempunyai arti penting dalam mewujudkan kelestarian dan pengamannya. Dalam pengkajian terhadap perlindungan hukum ini diungkap permasalahan mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap Benda Cagar Budaya dan penegakan hukum dalam perlindungan Benda Cagar Budaya. Secara umum penelitian ini dilakukan untuk menganalisis landasan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap Benda Cagar Budaya yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik secara tertulis diantaranya HTN/ Hukum Administrasi, Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Adat yang juga dipergunakan sebagai instrument perlindungan benda cagar budaya. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran yang konseptual sebagai landasan bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan warga masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum terkait dengan Benda Cagar Budaya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang sehingga yang dianalisis dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Langkah penelitian meliputi deskripsi yakni memaparkan bahan-bahan hukum dalam kenyataannya, sistematisasi dilakukan untuk menganalisis norma-norma hukum sehubungan dengan kesesuaiannya antara norma hukum yang satu dengan yang lainnya untuk menghindari norma-norma yang bertentangan dan selanjutnya analisis untuk menjawab permasalahan pokok dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa di Propinsi Bali tidak ada Perda secara khusus mengatur Benda Cagar Budaya, tetapi secara tersirat diatur dalam Perda Propinsi Daerah Tingkat I Bali No. 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya. Penengakan hukum dalam perlindungan Benda Cagar Budaya dilakukan secara preventif melalui perizinan, tindakan penyelamatan atau pelestarian dalam bentuk kegiatan pemeliharaan, pemugaran atau perbaikan, dokumentasi, inventarisasi dan bimbingan atau penyuluhan mengenai arti dan manfaat Benda Cagar Budaya dalam kegiatan-kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan masyarakat (Desa Adat) dan unsur pemerintah. Disamping itu tindakan represif diterapkan paksaan pemerintahan, sanksi pidana, ganti rugi dan sanksi dapat berupa upacara keagamaan.

Actions (login required)

View Item