DANIATI DWI SARASWATI, 030610110/N (2008) EKSEKUSI LAHAN PERTANIAN OLEH PENGADILAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBATASAN PEMILIKAN TANAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-saraswatid-7536-abstract-8.pdf Download (296kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

a. Pemilikan tanah dibatasi tidak lebih dari batas maksimum yang ditetapkan yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal 17 UUPA, peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah UU No. 56/Prp/ 1960. Kelebihan tanah diambilalih oleh negara disertai dengan ganti kerugian yang selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkannya. Masyarakat yang memiliki tanah melebihi batas yang ditentukan dan tidak melaporkan, Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan kemudian dilakukan penyitaan. b. Penyitaan tanah kelebihan dari batas maksimum tanpa adanya ganti kerugian berarti telah melanggar hak milik seseorang yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999. Yusri yang haknya dilanggar dan melakukan upaya hukum baik biasa maupun luar biasa tidak membawa hasil dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dapat mengadukan permasalahannya kepada Komisi Hak Asasi Manusia.

Actions (login required)

View Item