Sarwadi, 090013994M (2003) PENGEMBANGAN MODEL ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-sarwadi-6811-tps500-k.pdf Download (442kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-sarwadi-6811-tps500-p.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Aspek penataan dan pengembangan organisasi merupakan prioritas garapan yang pertama dalam menghadapi paradigma otonomi daerah ini, karena kedua hal tersebut mempunyai peranan yang vital dan strategis. Peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah yang memadai akan memberikan efektifitas dan efisiensi pada pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sebenarnya, sejak diberlakukannya otonomi daerah, penataan organisasi lembaga perangkat daerah di Kabupaten Gresik telah disusun melalui Perda-Perda No. 25,26 dan 27 Tahun 2000. Namun dalam beberapa hal, penataan organisasi perangkat daerah yang telah dilakukan pada saat itu, dinilai belum akomodatif terhadap kondisi daerah dan berbagai perubahan, baik perubahan faktor internal maupun eksternal, dan hanya mononjolkan pertimbangan aspek kewenangan daerah saja. Terbitnya Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2003 kemudian membuka peluang kembali bagi Pemerintah Kabupaten Gresik untuk melakukan penataan ulang dan pengembangan organisasi perangkat daerah di Pemerintahan Kabupaten Gresik, agar lebih akomadatif, efektif serta efisien dalam menjalankan perannya sebagai organisasi layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mencari bentuk penataan dan pengembangan organisasi perangkat daerah dalam Pemerintahan Kabupaten Gresik, dengan dasar pertimbangan yang utama adalah Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2003 disamping pertimbangan-pertimbangan lain yang bersifat lebih akomodatif. Dalam rangka untuk mencapai tujuan di atas, metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan melibatkan stake holder Kabupaten Gresik sebagai nara sumber. Dengan teknik wawancara dan Focus Group Discussion (FGD), beberapa hasil penelitian yang dapat diperoleh menunjukkan : bahwa organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik yang ada saat ini, memang perlu untuk ditata ulang dan dikembangkan lagi, karena dinilai belum efektif dan efisien untuk melaksanakan fungsi layanan publik dan belum akomodatif dalam menghadapi berbagai bentuk perubahan. Dengan mengacu pendapat dari berbagai nara sumber, pertimbanganpertimbangan yang dipergunakan sebagai dasar untuk penataan dan pengembangan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Gresik adalah : 1). faktor kesesuaian dengan kebutuhan daerah; 2). bentuk organisasinya hams fleksibel, adapatif dan ramping; serta 3) PerUndang-undangan dan peraturanperaturan yang mengikat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka bentuk Model Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Gresik nantinya terdiri dari : 14 Dinas; 3 Badan; 5 Kantor serta; 6 Bagian, dimana bentuk Model Organisasi Perangkat Daerah yang sebelumnya terdiri dari : 12 Dinas; 3 Badan; 8 Kantor; serta 11 Bagian.

Actions (login required)

View Item