ELMI SASMITANINGTYAS (2007) PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN LANDASAN KEBIJAKAN PERTANAHAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-sasmitanin-7227-tmk380-k.pdf Download (332kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-sasmitanin-7157-tmk3808.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pengertian kepentingan umum terdapat banyak definisi yang dipergunakan untuk menjelaskannya. Berdasarkan Perpres No. 36 Tahun 2006 jo. Perpres No. 65 Tahun 2006, didalam Pasal 1 angka 5, kepentingan umum diartikan sebagai kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat. Selain itu untuk menentukan batasan kepentingan umum juga didasarkan pada beberapa aspek, yaitu berdasarkan sifat kepentingan umum, ciri-ciri kepentingan umum serta bentuk/jenis/biding kegiatan kepentingan umum. Pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan negara menurut konsep empowerment state, mempunyai peran sebagai fasilitator yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi kebutuhan rakyat bersama-sama dengan masyarakat untuk terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat, antara lain dengan menerbitkan produk kebijakan yang diharapkan mampu dipergunakan sebagai rambu-rambu yang dapan membantu terciptanya kesejahteraan tersebut. Perpres No. 36 Tahun 2005 jo. Perpres No. 65 Tahun 2006, sebagai produk kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan pembagunan prasarana fisik ternyata belum mampu menjawab kebutuhan dari sebagian besar dari masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraannya. Hal tersebut karena terjadinya ketidakjelasan dari maksud peraturan tersebut. Hal itu secara tidak langsung akan berdampak pada pelaksanaannya (implementasinya) dalam masyarakat. Apabila dibandingkan dengan Keppres No. 55 Tahun 1993, maka Perpres No. 36 Tahun 2005 jo. Perpres No. 65 Tahun 2006 sebagai produk kebijakan pemerintah yang mengatur kepentingan umum yang menyangkut kepentingan masyarakat luas justru dirasakan tidak menjamin adanya kepastian hukum. Dalam pelaksanaannya Perpres No. 36 Tahun 2005 jo Perpres No. 65 Tahun 2006, kurang melindungi kepentingan masyarakat dan prinsip penghormatan terhadap hak-hak masyarakat itu sendiri tidak terpenuhi.

Actions (login required)

View Item