DIDIK SASONO SETYADI, 090610430 MH (2008) POLITIK HUKUM PELAKSANAAN HAK MENGUASAI KEKAYAAN ALAM MINYAK DAN GAS BUMI OLEH NEGARA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-setyadidid-6888-th03_08-k.pdf Download (361kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-setyadidid-6888-th03_08.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Hak Menguasai Kekayaan Alam Minyak dan Gas Bumi oleh Negara adalah salah satu perwujudan dari Kedaulatan Rakyat atas kekayaan alam yang terdapat di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan perkembangan pengertaian tentang konsep Kedaulatan Rakyat yang tidak hanya dipahami sebagai kedaulatan politik sonata, namun juga kedaulatan dalam bidang ekonomi. Melalui Konsep Hak Menguasai oleh Negara yang dianut dalam Konsitusi / Undang - Undang Dasar 1945, Kedaulatan Rakyat terhadap Kekayaan Alam Minyak dan Gas Bumi dikuasakan oleh Rakyat kepada Negara agar dikelola dan dipergunakan bagi kemakmuran rakyat yang sebesar � besarnya. Sebagai pelaksanaan Hak Menguasai Kekayaan Alam Minyak dan Gas Bumi, Negara membentuk Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam perkembangannya Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi telah mengalami beberapa kali perubahan; mulai dari peraturan zaman Hindia Belanda yaitu Indische Mynwet Staatsblad 1899 No.214, jo. Staatsblad 1960 No.434, Undang�Undang No 44 Prp. Tahun 1960, Undang-Undang No. 8 Tahun 1971, hingga yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2001. Meskipun telah mengalami beberapakali perubahan namun Prinsip-prinsip Kedaulatan Rakyat belum sepenuhnya tercermin dalam Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi yang pemah ada hingga saat ini, khususnya menyangkut prinisp partisipasi rakyat untuk turut menentukan dalam pembuatan kebijakan, pengawasan serta untuk menikmati hasil dari suatu kebijakan

Actions (login required)

View Item