Retno Setyowati, 090610451 MH (2008) PERSEKONGKOLAN TENDER PENJUALAN DUA UNIT KAPAL TANKER RAKSASA (VERY LARGE CRUDE CARRIER ATAU VLCC) MILIK PT PERTAMINA Tbk. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-setyowatir-6662-thb060-k.pdf Download (365kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-setyowatir-6662-thb060-p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Persekongkolan tender diatur dalam Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999. Dalam proses divestasi dua kapal tanker Very Large Crude Carrier (VLCC) milik PT Pertamina, Tbk. telah terbukti secara sah bahwa terjadi pelanggaran terhadap Pasal 22, dimana dalam kasus tersebut PT Pertamina, Tbk. dan Goldman Sachs, Pte. telah menentukan Frontline, Ltd. sebagai pemenang tender. Terbukti pula secara sah, terjadi pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf (d) mengenai praktek diskriminasi yang dilakukan secara bersama-sama oleh PT Pertamina, Tbk., Goldman Sachs, Pte., Frontline, Ltd., dan PT Perusahaan Pelayaran Equinox terhadap Essar Shipping, Ltd. dan Overseas Shipholding Group. Melalui Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004 pada 3 Maret 2005, akhirnya PT. Pertamina Tbk., Goldman Sachs Pte., Frontline Ltd., dan PT Perusahaan Pelayaran Equinox mengajukan permohonan upaya hukum keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan pengajuan upaya hukum keberatan oleh PT Pertamina, Tbk. maka : � Pada 25 Mei 2005 Majelis Hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.4/KPPU/2005 PN.JKT.PST mengabulkan permohonan upaya hukum keberatan tersebut. � Atas dasar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, KPPU mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. � Pada 29 November 2005 Majelis Hakim melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.04K/KPPU/2005 mengabulkan permohonan kasasi KPPU sebagaimana tercantum dalam salinan putusan yang diterima KPPU pada 2 Maret 2006. Sehubungan dengan terbitnya putusan Mahkamah Agung terhadap kasus ini, menambah keyakinan bahwa pelaksanaan UU No.5 Tahun 1999 akan lebih membawa manfaat bagi Indonesia. Pembangunan ekonomi yang saat ini dilaksanakan di Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, mendapat dukungan positif dari keberadaan UU No.5 Tahun 1999. Namun dengan kondisi Indonesia sebagai negara berkembang dengan kegiatan ekonomi yang sangat beragam dan masa transisi dalam rangka perbaikan kualitas di segala bidang (recovery of multidimensional quality) seperti saat ini tentunya UU No.5 Tahun 1999 tidak dapat berjalan sendiri karena masih memerlukan kebijakan pemerintah lain dalam bentuk deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi yang harus sejalan dengan UU No.5 Tahun 1999.

Actions (login required)

View Item