EMIL SIAIN, 090515592 M (2007) KEKERASAN SUAMI TERHADAP ISTRI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA : STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MATARAM. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-siainemil-6871-th1307-t.pdf Download (399kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-siainemil-6871-th1307.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami merupakan salah satu hal yang sering terjadi ditengah masyarakat Indonesia. Meskipun sudah ada pengaturan dan perlindungan yang tegas didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun praktek kekerasan terhadap istri oleh suami dalam lingkup rumah tangga masih tetap saja berlangsung . Salah satu hal atau faktor masih berlangsungnya praktek kekerasan terhadap istri oleh suami adalah masih kurangnya sosialisasi akan peraturan perundang¬-undangan yang ada saat ini. Kekerasan terhadap istri oleh suami dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Mataram maupun Pengadilan Negeri Surabaya sebagai pembanding, ternyata masih banyak kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diperiksa maupun diputus dengan menggunakan pasal-pasal dalam KUHP seperti Pasal 351 tentang Penganiayaan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kasus kekerasan suami terhadap istri merupakan fenomena gunung es dibuktikan dengan sedikitnya kasus yang berhasil diperiksa dan disidangkan oleh Pengadilan Negeri Mataram dari jumlah laporan yang masuk, karena istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga merasa malu bahkan membuka persoalan rumah tangga kepada masyakat luas atau publik merupakan suatu aib, salah satu y ang mempengaruhi atau penyebah yakni situasi budaya dan adat istiadat masyakat dalam perspektif budaya patrilineal dimana menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi atau tidak setara dengan perempuan sehingga konsekuensi yang terjadi peran laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan. Indonesia telah meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 dalam rangka untuk melindungi hak-hak perempuan terutama yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya kerjasama antara lembaga pemerintah dan lembaga / LSM adalah langkah positif dalam upaya melindungi istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Actions (login required)

View Item