SUBARJA (2006) PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI WILAYAH DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) BRANTAS (PERSPEKTIF KONFLIK KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-subarja-6971-tmppl08-t.pdf Download (606kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-subarja-6971-tmppl08-7.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Perjalanan otonomi daerah setidaknya telah menghasilkan berbagai perubahan dalam struktur dan tata pemerintahan di Indonesia dan berimplikasi luas terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat pada pengelolaan lingkungan hidup, Dari hasil elaborasi dinamika hubungan antar level pemerintahan di Pusat. Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta dengan mengkaji implikasi terhadap lingkungan, maka fenomena yang terjadi akibat perubahan-perubahan berbagai kebijakan di era otonomi daerah itu bisa diabstraksikan pada konflik pencemaran air yang terjadi di Jawa Timur. Kewenangan yang dilakukan baik Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten/Kota dalam pengelolaan lingkungan hidup masih terasa belum konsisten dan masih terjadi kepentingan dari semua pihak sektor yang terjadi masih ego otonomi sehingga terlihat bahwa pemberlakuan sanksi administrasi yang sudah diterapkan terhadap beberapa perusahaan yang sebagai potensi pencemar, namun belum ada tindak lanjut secara serius terlihat bahwa setelah dilakukan peringatan¬peringatan maupun tegoran ternyata terbukti pencemaran masih saja terjadi. Pengendalian pencemaran air yang di kedepankan adalah tindakan preventif merupakan suatu langkah awal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan masyarakat yang karena berbagai kebutuhan dan keinginan selalu cenderung menimbulkan konflik. maka perlu diperhatikan pencegahannya sebelum terjadi konflik, hal ini terkait dengan bagaimana mekanisme pembagian kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan sesuatu tidak ada yang monopoli, adanya prinsip keadilan dengan tetap memperhatikan hak-hak kelompok minoritas dan lebih penting yaitu adanya pemimpin yang demokratis dan transparan dalam menjalankan kepemimpinannya di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam pengaturan tentang pengendalian pencemaran air dan peningkatan kebutuhan atas sumberdaya tersebut.

Actions (login required)

View Item