SUJIANTO, 090610425 MH (2008) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KAYU HASIL HUTAN YANG TERKAIT KASUS ILEGAL LOGGING. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-sujianto-7593-abstract-8.pdf Download (340kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 9.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

PPN adalah termasuk jenis pajak tidak langsung yang memiliki makna bahwa yang dikenakan kewajiban PPN tidak mesti yang menanggung beban pajaknya. Seperti kita ketahui yang menanggung beban PPN adalah konsumen akhir. Namun demikian yang dikenakan untuk memungutnya adalah fihak-fihak yang berada dalam jalur distribusi sebelum barang/jasa sampai konsumen. Berdasarkan ketentuan, semua barang dan jasa pada hakikatnya adalah barang kena PPN kecuali ada beberapa jenis barang yang dikecualikan berdasarkan UU PPN. Ada juga beberapa jenis barang yang karena sifat strategis, mendapat fasilitas dibebaskan PPN. Namun demikian, dalam hampir sebagian besar jenis barang yang kita konsumsi sehari-hari sudah terkandung unsur PPN yang besarnya 10% dari harga jual. Landasan Pajak pertambahan Nilai adalah Landasan pengaturan PPN dalam pengelolaan kayu di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 12 Tahun 2001. Namun menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 justru PPN atas kayu hasil hutan tersebut merupakan barang dibebaskan PPN. Dengan demikian, adanya Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 dampaknya tidak berpengaruh atas penerimaan PPN, baik ada kasus illegal loging atau tidak. Regulasi yang diperlukan untuk menghindari kerugian negara akibat dampak illegal loging terhadap penerimaan negara yang berasal dari PPN adalah regulasi yang menetapkan kayu hasil hutan yang dipungut secara langsung sebagai BKP yang dalam penyerahannya atau penjualannya kepada pengusaha yang menggunakan kayu sebagai bahan baku produksi dapat dipungut PPN.

Actions (login required)

View Item