Winda Sulisiandri, 030510239 MH (2007) PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK MELALUI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI ECW. NELOE PADA PT.BANK MANDIRI, TBK). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-sulisiandr-6671-thb130-k.pdf Download (358kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-sulisiandr-6671-thb130-p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kesimpulan a. Kasus kredit macet pada bank baik pada bank swasta maupun bank yang sebagian saham atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah (BUMN) dapat diancam pidana dengan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan alasan kerugian yang timbul atas adanya kredit macet di atas masuk dalam ruang lingkup kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dan telah memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi b. Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara dugaan tindak pidana korupsi atas Terdakwa Neloe dkk. dalam kasus kredit macet Bank Mandiri yang membebaskan Terdakwa Neloe dkk, merupakan suatu putusan yang keliru menganalogikan kerugian keuangan negara dengan berdasar Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jelas melanggar asas undang-undang tidak boleh berlaku surut (retroaktif). Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ketentuan mengenai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidaklah harus nyata, riil dan pasti jumlahnya, akan tetapi cukup menurut akal bahwa telah terjadi potensi kerugian yang timbul dengan adanya perbuatan melawan hukum oleh terdakwa.

Actions (login required)

View Item