Moch. Sururi (2007) Kedudukan Hukum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dalam Penyelesaian Kredit Macet di Lingkungan Bank Pemerintah. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-sururimoch-6681-tmk150-t.pdf Download (295kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-sururimoch-6681-tmk1508.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

a. Penjualan melalui lelang atas benda yang dijaminkan pada Bank Pemerintah oleh Pejabat lelang Kelas I yang teknis pelaksanaan lelang dan tata cara administrasi lelang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40 / PMK. 07 / 2006 dan SK. DJPLN NO. 35 / PL / 2002 junto No, 38/PL/2002, namun terdapat kondisi yang belum diatur dalam ketentuan tersebut yaitu dalam hal terjadi lelang tanpa kehadiran peserta lelang dan permainan harga lelang b. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemenang lelang, secara umum telah terpenuhi yaitu dengan adanya keabsahan dokumen obyek lelang, pelaksanaan lelang dihadapan Pejabat Lelang dan adanya rislah lelang. Namun dalam hal terjadi sengketa berupa tuntutan atau pengauasaan atas obyek lelang oleh pihak ketiga, maka ketentuan tersebut di atas belum cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemenang lelang.

Actions (login required)

View Item