Sutarto, 090410703L (2007) PENGARUH AKUNTABILITAS, KESULITAN TEKNIS DAN KESULITAN PENGUKURAN TERHADAP IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 27 (REVISI 1998) TENTANG AKUNTANSI PERKOPERASIAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-sutarto-8060-abstract-8.pdf Download (774kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-sutarto-7846-tea1008.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta yang ada, berdasarkan pengamatan, bahwa pengurus koperasi dan akuntan publik kurang merespon secara positif dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian, dimana hal ini didasarkan pada laporan keuangan koperasi auditan sebagai bahan pertanggungjawaban pengurus koperasi pada forum rapat anggota. Berdasarkan laporan audit tersebut, maka dapat dilihat bahwa pengurus koperasi tidak menerapkan PSAK No. 27 (Revisi 1998). Adapun laporan yang tidak disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK dimaksud, yaitu ; (a) laporan perhitungan hasil usaha yang tidak memisahkan pendapatan dan beban atas partisipasi anggota dan non anggota, (b) laporan promosi ekonomi anggota, sehingga akuntabilitas koperasi belum mencerminkan tujuan dan prinsip-prisip koperasi sebagai diamanatkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada pasal 3 dan 5. Pasal 3 berbunyi tujuan Koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pasal 5 prinsip-prinsip koperasi, yaitu (a) keanggotaan sukarela dan terbuka, (b) pengelolaan dilakukan secara demokratis, (c) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, (d) pembenan balas jasa terbatas pada modal, (e) kemandirian, (f) pendidikan perkoperasian dan (g) kerjasama antar koperasi Dalam teori agen menjelaskan bahwa terdapat keterpisahan antara pemilik (principal) dengan manajemen (agent), sehmgga manajemen atau dalam badan usaha koperasi, pengurus wajib mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan kepada anggota. Mandat tersebut dipertanggungjawabkan dalam forum rapat anggota atas pengelolaan koperasi. Pertanggungjawaban pengelolaan usaha koperasi diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan koperasi. Atas dasar survey pendahuluan, diskusi dengan manajer akuntansi koperasi, akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan koperasi untuk pertanggungjawaban pengurus koperasi serta widyaiswara di UPTD Balai Diktat Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur yang memberikan materi pendidikan dan pelatihan tentang Akuntansi Perkoperasian, bahwa untuk mengimplementasikan PASK dimaksud menghadapi kendala, yaitu kesulitan teknis dan kesulitan pengukuran. Sehingga dalam penelitian ini variabelnya, yaitu akuntabilitas, kesulitan teknis dan kesulitan pengukuran sebagai variabel independen. Akuntabilitas didefinisikan sebagai pertanggungjawaban pengurus/ manajemen kepada anggota melalui forum rapat anggota. Pertanggungjawaban pengurus yang akuntabel, bilamana laporan keuangan tersebut disusum dan disajikan sesuai dengan PSAK yang mengaturnya, sehmgga berlaku sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Kesulitan teknis, didefinisikan sebagai laporan perhitungan basil usaha yang tidak memisahkan pendapatan dan beban atas partisipasi anggota dan non anggota, yaitu tidak adanya rekaman/catatan khususnya transaksi anggota yang seharusnya transaksi penjualan/pembelian kepada anggota wajib dipisahkan untuk memberikan informasi partisipasi anggota dan untuk memberikan informasi manfaat ekonomi anggota. Kesulitan pengukuran adalah hambatan untuk menentukan jumlah rupiah harga suatu produk/jasa/bunga yang membandingkan harga/bunga koperasi dengan harga/bunga diluar koperasi. Penelitian ini menguji apakah akuntabilitas, kesulitan teknis, dan kesulitan pengukuran berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap implementasi PSAK No. 27 (Revisi 1998). Unit analisis dalam penelitian ini adalah manajer akuntansi dan keuangan pada koperasi yang melakukan rapat anggota tahunan tahun buku 2004 dan 2005 serta laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik pada koperasi primer dan sekunder lintas kabupaten/kota Propinsi Jawa Timur. Untuk menguji hipotesis penelitian adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan analisis multi regresi. Untuk memudahkan dalam menganalisa menggunakan program SPSS versi 10. Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa akuntabilitas dan kesulitan teknis secara simultan berpengaruh signifikan terhadap implementasi PSAK No. 27. Selanjutnya akuntabilitas dan kesulitan teknis secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap PSAK No. 27. Untuk kesulitan pengukuran tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap implementasi PSAK No. 27. Model akhir dari penelitian ini hanya dapat menjelaskan sebesar 31,1 % terhadap implementasi PSAK No. 27 (Revisi 1998), artinya 68,9 % masih dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Akuntabilitas pelaporan keuangan berpengaruh terhadap implementasi PSAK No. 27, dimana ini menunjukkan bahwa pengelolaan usaha koperasi belum dilakukan sesuai dengan tujuan dan prmsip-prinsip koperasi yang berlaku bagi badan usaha koperasi yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dimana laporan promosi ekonomi anggota merupakan bentuk laporan yang dibuat untuk mengakomodasi tujuan dan prinsip prinsip koperasi. Kesulitan teknis berpengaruh signifikan terhadap implementasi PSAK No. 27. Tidak dipisahkannya pendapatan dan beban atas dasar partisipasi anggota dan non anggota, akan menyulitkan dalam menyusun dan menyajikan laporan promosi ekonom anggota, sehingga hambatan tekms menjadi penyebab implementasi PSAK No. 27 dimaksud. Dalam melakukan implementasi PSAK No. 27 terdapat persepsi yang berbeda baik diantara manajer akuntansi koperasi dan akuntan publik, dimana hal ini dapat ditunjukkan dari ragam opini audit, ada yang memandang bahwa informasi laporan promosi ekonomi anggota cukup material, sehingga auditor perlu mengungkapkan dalam opini auditnya, yaitu pendapat wajar dengan pengecualian (qualified). Disamping itu ada yang memandang tidal( cukup material, sehingga tidal( perlu diungkapkan dalam opini audit, dengan pendapat wajar tanpa catatan (unqualified)

Actions (login required)

View Item