Ratna Wati, 090515588 M (2007) Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Perempuan. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-watiratna-6825-th3007-k.pdf Download (364kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-watiratna-6825-th3007-p.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Tindak pidana perdagangan perempuan adalah tindak pidana melanggar harkat dan martabat perempuan, serta melanggar hak asasi. Kerugian yang diderita korbannya dapat berupa penderitaan fisik, psikis maupun sosial. Selama ini menjadi dasar hukum penanggulangan tindak pidana ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana sanksi yang dikenakan masih terfokus pada pelaku tanpa memperhatikan korban. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang¬undang (Statute Approach) yang membahas pentingnya upaya perlindungan hukum bagi korban yang diatur dalam hukum positif. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tindak pidana perdagangan perempuan diatur dalam pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang masih menganggap bahwa tindak pidana perdagangan perempuan ini identik dengan penyerahan perempuan guna pelacuran, dibandingkan dengan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, makna ini terlalu sempit, sebab makna tindak pidana perdagangan orang (khususnya) perempuan menurut Undang-undang tersebut maknanya lebih luas sebab bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan perempuan ini ada beberapa, diantaranya juga pembantu rumah tangga yang tidak terlindungi, pengedaran narkotika. Makna pada Undang-undang tersebut diambil dari Konvensi tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, khususnya Protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak, yang berisi tentang kerja sama, pemulangan korban, melindungi hak-hak dari orang yang menjadi obyek tindak pidana tersebut. Saat ini, tindak pidana perdagangan perempuan diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu Undang-undang No.21 Tahun 2007, dimana perlindungan hukum bagi korbannya juga diatur pada pasal-pasal Undang-undang tersebut.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TH 30/07 Wat p
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan hukum; perdagangan perempuan
Subjects:	H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV697-4959 Protection, assistance and relief > HV697-3024 Special classes > HV1442-1448 Women K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K970 Compensation to victims of crime. Reparation
Divisions:	09. Sekolah Pasca Sarjana
Creators:	Creators NIM Ratna Wati, 090515588 M UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Didik Endro Purwoleksono, Dr., S.H., M.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Husnul Khotimah
Date Deposited:	2016
Last Modified:	28 Feb 2019 07:09
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/34595
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item