RETORIKA WIDYATAMA, 090410229 MH (2008) TINDAK PIDANA KEHUTANAN KHUSUSNYA MENGENAI PEMBALAKAN LIAR. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-widyatamar-7626-abstract-8.pdf Download (359kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 14.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

a. Konsep pembalakan liar dari segi hukum pidana menurut KUHP meliputi pengrusakan, pencurian, pemalsuan, penggelapan, penadahan, dan pembakaran yang mengakibatkan banjir; yang semuanya memiliki unsur-unsur pidana yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana kehutanan dalam hal kegiatan pembalakan liar. Dari segi Undang-Undang Kehutanan dalam Pasal 50 dijelaskan lebih khusus dari KUHP mengenai larangan-larangan yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana pembalakan liar, yang dalam hal ini dimaksud tidak memiliki izin baik untuk menduduki, merambah, membakar kawasan hutan dan juga menebang pohon, menggembalakan ternak, melakukan penyelidikan di dalam kawasan hutan serta menguasai, memiliki, menerima, membeli, menjual, mengeluarkan hasil hutan termasuk di dalamnya tumbuh-tumbuhan dan satwa liar dengan menggunakan alat-alat berat. Kemudian dari segi hukum lingkungan yaitu menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup konsep pembalakan liar dijelaskan lebih umum yaitu melarang seseorang untuk merusak hutan. Bentuk-bentuk tindak pidana kehutanan dalam kegiatan pembalakan liar meliputi: 1) Melakukan penebangan tanpa izin. 2) Melakukan penebangan kayu di luar izin konsesi. 3) Mengangkut kayu tanpa SKSHH. 4) Mengangkut kayu dengan SKSHH palsu. 5) Mengangkut kayu dengan jumlah yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SKSHH. 6) Menggunakan satu SKSHH berulang-ulang. 7) Menggunakan dokumen pengganti SKSHH. b. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang dapat dikenakan pada pelaku pembalakan liar dalam KUHP dapat dilihat dalam: 1) Pasal 406-412 mengenai pengrusakan. 2) Pasal 362-367 mengenai pencurian. 3) Pasal 263-276 mengenai pemalsuan. 4) Pasal 372-377 mengenai penggelapan 5) Pasal 480 mengenai penadahan 6) Pasal 187 dan Pasal 188 mengenai pembakaran yang mengakibatkan banjir. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dapat dilihat dalam Pasal 50 ayat (1), (2), dan ayat (3) huruf a sampai dengan huruf m dengan ketentuan sanksi pidana pada pasal 78 ayat (1) sampai dengan ayat (15). Dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasat 41 ayat (1) dan Pasat 42 ayat (2).

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TH.14/08 Wid t
Uncontrolled Keywords:	ILLEGAL LOGGING
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM RETORIKA WIDYATAMA, 090410229 MH UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor H. Didik Endro Purwoleksono, Prof. Dr., S.H., M.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Husnul Khotimah
Date Deposited:	2016
Last Modified:	15 Oct 2016 03:14
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/34608
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item