Diana DwiLestari, 030210237 N (2008) Penguasaan Hak atas Tanah Adat Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2009-dwilestari-9258-tmk6708.pdf Download (238kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2009-dwilestari-9258-tmk6708.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Hukum Tanah Nasional adalah Hak Menguasai Negara dibatasi oleh Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Memungut Hasil Hutan yang digunakan untuk tanah kawasan hutan yang berasal dari tanah hak milik masyarakat sekitar kawasan hutan telah dilepaskan menjadi tanah Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan tanah adat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan bahwa kedudukan tanah adat dalam tanah kawasan hutan masyarakat Jember sudah tidak ada lagi tanah adat, tetapi merupakan tanah Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang kehutanan, karena Jember adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, maka tanah kawasan hutan masyarakat Jember berasal dari tanah hak atas tanah yang dimiliki penduduk Jember adalah tanah hak milik yang telah mendapatkan ganti rugi dari Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan yaitu Perum Perhutani Unit II Jawa Timur yang harus mematuhi peraturan baik dari Kabupaten Tingkat II Jember maupun Provinsi Jawa Timur.

Actions (login required)

View Item