DEVINA OKTALINA, 030510637/N (2008) PENCATATAN PERJANJIAN KAWIN SETELAH BERLANGSUNGNYA PERKAWINAN DIDALAM DAN DILUAR INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2009-oktalinade-9597-tmk6308.pdf Download (519kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2009-oktalinade-9597-tmk6308.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah serta pembahasan yang berupa uraian, maka dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ada berikut pula saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah diulas dalam bab-bab sebelumnya, yaitu: a. Pembuatan serta pencatatan Perjanjian Kawin pada perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama dapat dilakukan. Apabila melihat konsep BW, bahwa perkawinan hanya dipandang sebagai hubungan perdata, maka perkawinan tersebut barulah sah apabila telah dilakukan pencatatan. Sedangkan menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah menurut agama dan kepercayaan. Namun pada Pasal 2 ayat (2) mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi berdasarkan aturan perundang¬undangan suatu perkawinan baru dapat dikatakan terjadi apabila perkawinan tersebut telah dilakukan secara agama dan kepercayaan serta telah dicatat menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila perkawinan tersebut telah dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut telah dicatat secara hukum Negara yang dibuktikan dengan adanya buku akta nikah.Apabila dalam perkawinan yang telah dilakukan secara agama dan kepercayaan, para pihak dalam perkawinan berkehendak untuk membuat perjanjian kawin, maka hal tersebut dapat dilakukan. Mengingat perkawinan tersebut belum dilakukan pencatatan. b. Akibat hukum dari perjanjian kawin yang sudah dibuat dari perkawinan yang dilakukan di Iuar Indonesia namun perjanjian tersebut belum dicatat tetaplah memiliki akibat hukum bagi para pihak serta pihak ketiga yang berkepentingan dengan akta tersebut. Akibat hukum itu tetap berlaku bagi para pihak asalkan perjanjian kawin tersebut dibuat sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Perjanjian kawin tersebut haruslah dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Untuk dapat mengetahui bahwa akta tersebut dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan dapat dilihat dari tanggal pembuatan akta perjanjian kawin tersebut. Perkawinan yang dilakukan diluar wilayah Indonesia oleh warga Negara Indonesia harus dilangsungkan sesuai hukum yang berlaku di Negara di mana perkawinan tersebut dilaksanakan.

Actions (login required)

View Item