Debora Dinar Palestina, 030410470 N (2008) Wewenang Notaris yang bukan PPAT Dalam Pembuatan Akta Pertanahan. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2009-palestinad-9304-tmk83_08.pdf Download (289kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2009-palestinad-9304-tmk83_08.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Notaris berwenang membuat akta pertanahan, karena notaris memiliki kelemihan, yaitu : lulusan program pendidikan spesialis Notariat, yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi. Notaris menguasai peraturan-peraturan tentang tanah, yang telah dipelajari sejak menempuh Strata 1 (Sl) dan diperdalam saat menempuh program pendidikan notariat. Hal ini tentu jauh lebih baik dari seorang PPAT Camat dalam membuat akta tanah, yang kurang mempunyai pengetahuan dan keahlian yang kurang memadai tentang hukum pertanahan. Notaris juga dalam menempuh pendidikannya mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana tekhnik pembuatan akta, baik akta notariil maupun akta PPAT, karena membuat suatu akta tidak bisa sembarangan. Selain itu, wilayah kerja notaris lebih luas dari PPAT, yaitu meliputi wilayah propinsi. Notaris juga dapat membantu membuat akta tanah, saat terjadi kekosongan blanko akta tanah, yang pernah terjadi. Sedangkan kelemahan dalam kewenangan baru notaris ini, adalah akta tanah yang dibuat oleh notaris, tidak dapat diterima oleh BPN, belum bisa dilaksanakan dalam prakteknya sehingga merugikan para klien yang akta tanahnya dibuat di hadapan notaris, karena ditolak oleh BPN. Hakekat akta dikatakan otentik selalu merujuk pada Pasal 1868 BW, dan akta yang dibuat dihadapan notaris memenuhi semua ketentuan tersebut. Sedangkan akta PPAT tidak ditentukan dalam undang-undang, meskipun akta yang dibuat baku, karena bentuk akta PPAT ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997; hal ini sudah melanggar satu unsur ketentuan Pasal 1868 BW. Standar baku dalam akta pertanahan, tidak mungkin dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang ter adi dalam praktek.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK 83/08 Pal w
Uncontrolled Keywords:	Notaris; Pembuatan akta pertanahan
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K115-130 The legal profession
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM Debora Dinar Palestina, 030410470 N UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Urip Santoso, SH., MH UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Husnul Khotimah
Date Deposited:	2016
Last Modified:	30 Jan 2019 03:10
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/34677
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item