HADI SUKMAWAN (2009) PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI DAN TEKNIK DILINGKUNGAN PT. PLN (PERSERO). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2009-sukmawanha-10265-thb04_0-k.pdf Download (335kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2009-sukmawanha-9757-thb04_09.pdf Restricted to Registered users only Download (283kB) | Request a copy

Abstract

Di era globalisasi saat ini, semua bidang tumbuh dan berkembang sangat pesat. Baik bidang industri, teknologi, kedokteran dan seluruh bidang-bidang lainnya. Dalam bidang industri pada khususnya, dibutuhkan suatu simbiosis yang saling menguntungkan antara pengusaha, yang dalam hal ini bisa berbentuk sebuah perusahaan swasta maupun suatu badan usaha milik negara (BUMN), dengan para pekerjanya. Dalam usahanya guna memenuhi kebutuhan kegiatan produksinya, maka sebuah perusahaan sangatlah membutuhkan pekerja yang tidak sedikit jumlahnya. Kebutuhan sebuah perusahaan terhadap pekerja dapatlah dilakukan dengan cara membuka lowongan kerja baik sebagai pekerja tetap maupun pekerja dengan sistem kontrak. Dalam merekrut pekerja dengan sistem kontrak, sebuah perusahaan dapat melakukan suatu perjanjian atau kontrak penyerahan sebagian pekerjaan (outsourcing) dengan pihak penyedia jasa tenaga kerja sebagaimana telah diatur dalam pasal 65 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam tesis ini, dibahas sebuah kasus posisi mengenai Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknik di Lingkungan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam memenuhi kebutuhan akan pekerja sebagai penunjang kegiatan produksinya, melakukan suatu kontrak kerjasama penyerahan sebagian pekerjaan (outsourcing) dengan PT. Bina Elektrika Mandiri selaku penyedia jasa tenaga kerja. Dalam perkembangannya, kontrak kerjasama yang telah dibuat dan disepakati oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan PT. Bina Elektrika Mandiri telah melanggar ketentuan pasal 66 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW). Sehingga permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan perjanjian kerjasama outsourcing tersebut dan bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan atas adanya suatu perjanjian kerjasama yang melanggar hukum.

Actions (login required)

View Item