LUTFI AFANDI (2008) PENYEROBOTAN TANAH YANG DIKUASAI PETANI OLEH MILITER PADA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s3-2009-afandilutf-9247-tmk59_08.pdf Download (322kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s3-2009-afandilutf-9247-tmk59_08.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Hak atas tanah pada kedudukan tertinggi dikuasai oleh negara. Bagian-bagian hak atas tanah tersebut diberikan kepada yang berhak untuk dihaki dengan berbagai hak atas tanah sesuai dengan Pasal 16 UUPA. Hak atas tanah dapat diperoleh dari mengajukan permohonan hak, memperoleh dari pembebasan, pelepasan dan pembekalan hak atas tanah yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penguasaan hak atas tanah tersebut dibuktikan dengan suatu sertipikat sebagai bukti pemilikan hak. Pada pemenntahan Orde Baru penguasaan hak atas tanah diperoleh dengan cara-cara militer yang berakibat masyarakat dirugikan karena haknya dirampas. Masyarakat yang haknya dirugikan oleh penguasa militer dapat menempuh cara¬cara menyelesaikan melalui jalur hukum apabila usaha-usaha musyawarah tersebut mengalami jalan buntu, atau temyata ada masalah-masalah prinsipiil yang harus diselesaikan oleh instansi lain vang berwenang, misalnya pengadilan, maka kepada vang bersangkutan disarankan untuk mengajukan masalahnya ke pengadilan. Hal tersebut di atas tidak menutup kemungkinan bagi instansi agraria untuk dapat memutuskan sengketa dengan mengeluarkan sesuatu keputusan administrasi sesuai dengan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang beralaku.

Actions (login required)

View Item