FIFI JUNITA, 090013901 M (2003) PERJANJIAN SUBORDINASI SEBAGAI PENUNJANG PENYALURAN KREDIT PERBANKAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) jiptunair-gdl-s2-2003-3a-644-subordinas-th_24-03.pdf Download (836kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) jiptunair-gdl-s2-2003-3a-644-subordinas-th_24-03-min.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Pembangunan ekonomi dan bisnis di Indonesia tidak bisa lepas dati masalah pembiayaan oleh lembaga keuangan khususnya perbankan. Sejalan dengan perkembangan pemberian fasilitas kredit tersebut maka bank sangat memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kreditnya. Perubahan berbagai aspek ekonomi secara pesat di era globalisasi telah mengakibatkan munculnya perjanjian subordinasi sebagai salah satu upaya untuk menopang kegiatan perkreditan perbankan nasional. Selama ini, perjanjian subordinasi tidak diatur di dalam Burgerlijk Wetboek dan termasuk perjanjian tak bernama. Oleh karena itu, perlu adanya suatu penelitian untuk menemukan kepastian hukum terhadap karakter dan komponen dari isi perjanjian tersebut. Terdapat dua masalah yang perlu dibahas berkenaan dengan peljanjian subordinasi, yaitu (1) bagaimanakah karakteristik perjanjian subordinasi sebagai perjanjian tak bernama (onbenoemde contracten), dan (2) Apakah peljanjian subordinasi menampung aspirasi perlindungan hukum bagi bank dan sekaligus penunjang penegakan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam kegiatan perkreditan perbankan . Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis masalah ini adalah statutory approach, yakni dengan dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun peljanjian subordinasi belum diatur dalam suatu undang-undang, namun prinsip-prinsip hukum perjanjian tetap berlaku dalam perjanjian subordinasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa : (1) Sekalipun perjanjian subordinasi per se bukan merupakan peljanjian jaminan (security agreement), namun pembentukan perjanjian subordinasi pada sistem common law diupayakan untuk dikonstruksi sedemikian rupa guna menciptakan security interest bagi pihak senior creditor, yakni melalui prosedur assignment (pengalihan/ltransfer hak-hak kontraktual/piutang) maupun klausul tentang lien subordination. Hal ini berbeda dengan perjanjian subordinasi dalam praktek di Indonesia yang hanya mengandung klausul yang sangat sumir, khsususnya klausul yang berkenaan dengan pelaksanaan (enforcement) perjanjian subordinasi. (2) Perkembangan dunia bisnis di era globalisasi yang diikuti dengan peningkatan permintann kredit khususnya kredit korporasi, maka instrumen hukum jaminan jasa dirasa belum memadai, sehingga perlu dilengkapi pula dengan mekanisme lain sebagai perwujudan asas kehati-hatian (prudential banking) oleh perbankan (senior creditor). Akan tetapi upaya untuk memberikan perlindungan secara maksimal kepada bank (senior creditor) harus tetap bertumpu pada asas itikad baik (good faith) dan agar dapat terjadi hak dan kewajiban yang seimbang diantara para pihak. </description

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-22 TH 24/03 Jun p
Uncontrolled Keywords:	Subordination agreement, Prudential banking. assignment
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1024-1132 Commercial contracts K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1024-1132 Commercial contracts > K1066-1089 Banking
Divisions:	09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM FIFI JUNITA, 090013901 M UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor MOCH. ISNAENI, Prof. Dr. H. S.H., MS. UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Deby Felnia
Date Deposited:	2016
Last Modified:	18 Jun 2017 17:19
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/34841
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item