Herowati Poesoko, 099913270 M (2003) KEANEKARAGAMAN PERATURAN CATATAN SIPIL DAN KONSEKUENSI YURIDISNYA TERHADAP AKTA PERKAWINAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) jiptunair-gdl-s2-2003-poesoko2c-658-perkawinan-th_01-03-).pdf Download (326kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) jiptunair-gdl-s2-2003-poesoko2c-658-perkawinan-th_01-03-)-min.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Kantor Catatan Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan bagi mempelai umat beragama selain Islam. Ordonansi Catatan Sipil yang dijadikan dasar dalam daftar akta perkawinan selama ini menimbulkan masalah serius terhadap kebenaran dan keabsahan akta perkawinan, sehingga perlu ditelaah secara mendalam dalam sebuah penelitian ilmiah. Peneliti bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian berbagai ordonansi catatan sipil sebagai dasar dalam daftar akta perkawinan dan konsekuensi yuridisnya terhadap Akta Perkawinan/ Kutipan Akta Perkawinan. Metode pendekatan masalah digunakan kajian yuridis normatif dengan langkah pembahasan secara pragmatik analitik dan analisis secara deskriptif analisis. Dari hasil analisis teryata bahwa dari berbagai ordonansi catatan sipil ada, sebagian besar tidak sesuai dijadikan dasar dalam daftar akta perkawinan bagi mempelai umat beragama selain Islam. Ketidaksesuaian terjadi karena Ordonansi Catatan Sipil tersebut sama sekali tidak mengatur atau sama sekali tidak menyebutkan status agama bagi mempelai. Apabila Ordonansi Catatan Sipil yang tidak sesuai tersebut digunakan sebagai dasar dalam daftar pencatatan perkawinan, maka ditinjau dari aspek Hukum Tata Usaha Negara atau aspek Hukum Perdata, konsekuensi yuridisnya membuat akta perkawinan menjadi batal/tidak sah. Pembatalan terhadap akta perkawinan dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara atau diajukan gugatan pembatalan akta perkawinan, rehabilitasi akta perkawinan dan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri di wilayah penerbitan akta perkawinan tersebut. Sebagai saran agar Kantor Catatan Sipil (pemerintah) hendaknya tidak menggunakan Ordonansi Catatan Sipil golongan Eropa Stb. 1849 No. 25 dan Ordonansi Catatan Sipil golongan Tionghoa 1917 No. 130 jo Stb. 1919 No. 81 sebagai dasar dalam daftar akta perkawinan bagi mempelai umat beragama selain Islam, serta tidak menggunakan Ordonansi Catatan Sipil untuk golongan Kristen Bumiputera Stb. 1933 No. 75 bagi mempelai umat beragama Hindu dan Budha dan tidak membedakan WNI Keturunan dan WNI Bumiputra. Pemerintah harus segera membentuk Undang-Undang Catatan Sipil yang bersifat Nasional, menyeluruh, konsisten dan tidak diskriminatif, demi kesatuan dan kemajuan bangsa dimasa sekarang dan mendatang. </description

Actions (login required)

View Item