PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA (DAGANG) MELALUI ARBITRASE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 Repository

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA (DAGANG) MELALUI ARBITRASE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999

I. Wayan Wiryawan (2003) PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA (DAGANG) MELALUI ARBITRASE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Full text not available from this repository. (Request a copy)

Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang merupakan salah satu dari beberapa cara penyelesaian secara alternatif ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing. Sebab masyarakat (Indonesia) pada dasarnya sudah mengenal nilai-nilai konsensus/mufakat dan kooperatif dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka. Melihat perkembangan bisnis di era perdagangan dan persaingan bebas dewasa ini , di pandang perlu melembagakan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa melalui suatu peraturan perundang-undangan yang bercorak pendekatan konsensus/mufakat, di mana penyeleseaian sengketa bisnis bukan bertujuan menempatkan para pihak pada dua ujung sisi yang berlawanan dalam posisi kalah dan menang, tetapi pemecahan masalah yang memberikan kepuasan kepada pihak-pihak yang bersengketa dengan mengutamakan "win-win solution". Di samping itu prinsip-prinsip penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang berlandaskan suatu perjanjian yang mengutamakan kebebasan para pihak untuk menentukan pilihan hukum dan pilihan forum diantara mereka, dengan menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antar relasi bisnis yang telah berlangsung maupun yang akan datang, karena dunia bisnis menghendaki cara penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, yang cara penyelesaian demikian itu sulit diperoleh dengan cara litigasi(melalui pengadilan). Adanya alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagai salah satu cara yang ditempuh di dalam penyelesaian dagang itu cenderung dianggap merupakan penyelesaian yang terbaik dengan menghindari publikasi dan putusannya bersifat final and binding. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, akan dapat mengantisipasi kesulitan proses litigasi dan perkembangan bisnis di masa mendatang, terutama permasalahan penyelesaian sengketa perdagangan yang hendak diselesaikan melalui arbitrase. Oleh karena itu dengan asas kebebasan berkontrak, pilihan hukum dan pilihan forum di dalam mengadakan perjanjian arbitrase, menentukan kompetensi absolut arbitrase dan sebaliknya pengadilan tidak berwenang untuk menyimpangi dan mengadili sengketa yang di dalamnya mengandung perjanjian arbitrase, kecuali ditentukan secara tegas oleh undang-undang. </description

Item Type:

Thesis (Thesis)

Additional Information:

KKB KK-2 TH.02/03 Wir p ABSTRAK DAN FULLTEXT TIDAK TERSEDIA

Uncontrolled Keywords:

Business Dispute ; Alternative ; Arbitration

Subjects:

K Law > K Law (General)
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities

Divisions:

09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Hukum

Creators: