Muh Djafar, 090013900M (2006) PENGUASAAN WILAYAH PANTAI : Studi kasus pemanfaatan pantai yang dibuat oleh PT Pelindo. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2006-djafarmuh-586-th_08-03.pdf Download (249kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2006-djafarmuh-586-th_08-03.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penguasaan wilayah pantai yang disebabkan oleh beberapa instansi seperti Departemen Perdagangan, Dinas Pariwisata dan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Pantoloan, tidak melegitimasi penguasaan wilayah pantai oleh para pengusaha rumah makan, karena tidak memiliki wewenang untuk memberikan hak penguasaan atas wilayah pantai. Penguasaan wilayah pantai tersebut telah menimbulkam permasalahan hukum yang berfokus pada alas hak yang menjadi dasar hukum penguasaan wilayah pantai. Sehingga dengan demikian disini dapat dilihat dua sub isu hukum, pertama, apakah alas hak penguasaan wilayah pantai berdasarkan pada hak-hak atas tanah; kedua, apakah alas hak penguasaan wilayah pantai berdasarkan pada ketentuan pasal 47 UUPA. Dari uraian dan pembahasan dalam tesis ini dapat disimpulkan bahwa, hak penguasaan wilayah pantai oleh para pengusaha rumah makan, tidak mengakomodasi atau tercakup sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan hakhak atas tanah sebagaimana yang di atur dalam pasal 16 ayat (1) UUPA, sehingga dapat dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula tidak dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan pasal 47 UUPA mengenai hak guna air, karena pengaturan hak guna air dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan pasal 47 ayat (2) UUPA belum dilakukan, sehingga belum ada pengaturan yang jelas mengenai penguasaan wilayah pantai. Dengan demikian tujuan penetapan UUPA untuk memberikan tertib hukum agraria tidak dapat dicapai. </description

Actions (login required)

View Item