SUMARMI, 090010033MH (2002) KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 D1 KABUPATEN SIDOARJO : Studi kasus di Kabupaten Sidoarjo. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) 4.pdf Download (611kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) jiptunair-gdl-s2-2004-sumarmi-960-pajak-thp_01-03.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Pelaksanaan otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 membawa konsekuensi pada keuangan daerah. Pendapatan Daerah yang sebelumnya lebih banyak disetor ke Pusat, kini porsinya lebih banyak masuk ke Kas Daerah. Pelimpahan sebagaian sumber-sumber keuangan kepada Derah harus sesuai dengan kewenangan dan tugas yang dilimpahkan. Hal ini berarti bahwa desentralisasi bukan hanya dalam bidang fiskal/finansial, tetapi juga dalam bidang administrasi dan politik. UU No. 22 Tahun 1999 intinya membahas soal pembagian kekuasaan/kewenangan (Power Sharing) antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sedang UU No. 25 Tahun 1999 mengatur soal pembagian sumber-sumber pendapatan/keuangan dari pemerintah pusat dan daerah (financial sharing), mencakup pendapatan dari pajak-pajak dan hasil sumber daya alam. Konstalasi hubungan keuangan Pusat dan Daerah dan antar daerah akan berubah cukup segnifikan. Ketimpangan yang terjadi selama ini karena dominasi pusat yang berlebihan terhadap penguasaan sumber-sumber pajak akan berkurang dengan bertambahnya sumber-sumber untuk daerah. Namun karena di dalam UU No. 25 Tahun 1999 terdapat pengaturan hasil sumber daya alam, maka bagi daerah-daerah yang kaya sumber daya alam akan memperoleh keuntungan jauh lebih besar dibandingkan daerah-daerah iainnya. . Berbeda bagi daerah-daerah yang kaya industri karena PPn/PPh yang potensinya cukup besar, hasilnya semua disetor ke Pusat. Namun demikian UU No. 25 Tahun 1999 juga mengantisipasi kemungkinan memburuknya keseimbangan antar daerah. Oleh karena itu bagi hasil PBB 10% bagian dari pusat akan dialokasikan kepada seluruh Kabupaten/Kota den 64,8% bagian penerimaan daerah. Mendasari hal tersebut, untuk menggali potensi penerimaan dalam pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 perhatian ditujukan kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (UU No. 12 Tahun 1985) jo. UU No. 12 Tahun 1994). Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 diserahkan kepada Gubernur, Walikota dan Bupati. Di Kabupaten Sidoarjo penagihan pajak mengalami kendala baik dari dalam maupun dari masyarakat Wajib Pajak. Khususnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa belum dilaksanakan sehingga pajak terjadi tunggakan yang sampai tahun 1999 sebesar ± 12 Milyar. Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Sidoarjo secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata diperlukan biaya yang besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri sehingga peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan perlu terus ditingkatkan. Dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di Kabupaten Sidoarjo maka, penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana ketentuan UU No. 19 Tahun 1997 belum dapat diberlakukan sehingga upaya meningkatkan penerimaan PBB sementara dilakukan dengan cara pendekatan, terhadap kesadaran kewajiban membayar pajak dan dengan pencairan tunggakan. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan yang kemudian dianalisa didapatkan kebijakan strategis : 1. Meningkatkan disiplin serta motivasi petugas dalam penegakan aturan yang berlaku termasuk penerapan sanksi, 2. Mengoptimalkan kegiatan operasi sisir dengan melibatkan instansi terkait/Tim Pencairan Tunggakan dengan dukungan pemuka agama, 3. Meningkatkan koordinasi Tim Tunggakan, serta pembenahan sistem Tempat Pembayaran, 4. Meningkatkan kemampuan membuat perencanaan penagihan. </description

Actions (login required)

View Item