Fera Aprilisa, 090010029M
(2003)
FUNGSI IRADIASI BAGI EKSPOR/IMPOR PANGAN DALAM KERANGKA WTO.
Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Dengan berpedoman pada uraian - uraian terdahulu, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Pengatumn, pembinaan dan pengawasan iradiasi pangan mengacu pada ketentuan Artikel XX (b) GATT 1994. Artikel tersebut mengatur masalah pengecualian Umum yang menyangkut pembatasan-pembatasan dalam kaitan dengan perlindungan hidup dan kesehatan manusia, binatang dan tanarnan. GATT memperbolehkan pembatasan-pembatasan tersebut sepanjang tidak menyebabkan tindakan diskriminatif dan tidak meyebabkan proteksi terselubung. 2. Pasal 1 GATT 1994 mengatur tentang perlakuan umum negara paling diuntungkan" atau MFN atau nondiskriminasi tanpa syarat (dikenal juga dengan prinsip equal treatment). Prinsip ini mensyaratkan semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka GATT-WTO harus diperlakukan secara sama kepada samua negara anggota WTO (azas non diskriminasi) tanpa syarat. Pada prinsipnya, perlakuan iradiasi yang berlangsung salama inisudah sesuai dengan prinsip equal treatment. Narnun dalam hat penerapan pangan iradiasi berdasarkan prinsip Pasal 1 ayat (1) GATT 1994 secara tegas, maka tentu saja negara-negara berkembang dan miskin (terbelakang) akan merasa kewalahan sebab bagaimanapun juga mereka tidak mungkin berada dalam standing position yang sama dengan negara-negara maju. 3. Baik undang-undang kesehatan, undang-undang pangan dan peraturan perundang undangan lainnya, tidak ada yang mengharuskan persyaratan iradiasi bagi pangan yang akan diekspor maupun diimpor. Ketentuan peratutan perundang undangan yang ada di indonesia pada umumnya hanya mengatur mengenai bahan pangan yang layak (aman) dikonsumsi oleh konsumen. Begitu pula halnya dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam GATT 1994/WTO, tidak ada ketentuan yang mewajibkan anggota pengekspor melakukan proses iradiasi pangan di negate tujuan. Namun apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap perlakuan iradiasi pangan dengan konvensi internasional, maka tentunya Indonesia terikat sejauh mungkin menyesuaikan perundang-undangannya dengan WTO.
Actions (login required)
 |
View Item |
