PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI PENOPANG PENYALURAN KREDIT BANK

Ludfie Jatmiko Setyo P., 090110057MH (2003) PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI PENOPANG PENYALURAN KREDIT BANK. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
4.pdf

Download (335kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULLTEXT)
jiptunair-gdl-s2-2004-ludfie-1076-fidusia-thb_16-03.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Undang Undang Nomer 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai peraturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Dalam hal mekanisme pengawasan terhadap obyek jaminan fidusia (benda bergerak) biasanya pihak bank memperjanjikan menutup dengan asuransi dalam hal ini ditutup dengan Banker's Clause. Berpegang pada Banker's Clause adalah jauh lebih kuat dan aman bagi bank dari berpegang kepada pemberian kuasa oleh nasabah untuk menagih dan menerima pembayaran ganti rugi. Dalam hal ini asuransi memberikan rasa aman pada pihak debitor, karena yang bersangkutan tidak merasa bimbang dalam menjalankan usahanya maupun penanaman modalnya. Ketentuan ketentuan tentang cara eksekusi jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 29 dan 31 UU Fidusia bersifat mengikat yang tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Penyimpangan dari ketentuan ketentuan tersebut berakibat bahwa penyimpangan dimaksudkan batal demi hukum. Selanjutnya mengingat bahwa jaminan fidusia adalah lembaga jaminan dan bahwa pengalihan hak kepemilikan dengan cara Constitutum Prossessorium dimaksudkan untuk semata mata memberi agunan dengan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia, maka setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki obyek jaminan fidusia adalah batal demi hukum. Ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi pemberi fidusia, teristimewa jika hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia dan apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang maka pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar. Dan yang lebih penting dari itu adalah bahwa dengan pengaturan yang lebih pasti dalam suatu undang undang, mengenai hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian jaminan fidusia memang bisa diharapkan akan sangat menambah kepastian hukum mengenai hal itu. Dengan itu, sengketasengketa mengenai segi segi tertentu dari jaminan fidusia, bisa diharapkan akan sangat banyak dikurangi.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 THB 16/03 Lud p
Uncontrolled Keywords: Fiducia ; bank loans ; Obyek Jaminan Fidusia Eksekusi
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG1501-3550 Banking > HG1641-1643 Bank loans. Bank credit. Commercial loans
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM
Ludfie Jatmiko Setyo P., 090110057MHUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorH.Moch Isnaeni, Prof.,Dr.,S.H.,MSUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Shela Erlangga Putri
Date Deposited: 2016
Last Modified: 19 Jun 2017 19:11
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/35047
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item