Thomas Nugroho Aji, 090014109M (2003) TARIK MENARIK KEPENTINGAN PENGELOLAAN PELABUHAN LAUT ANTARA PUSAT-DAERAH DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) 2.pdf Download (543kB) | Preview
Preview	Text (HALAMAN DEPAN) jiptunair-gdl-s2-2003-aji2c-1104-laut-ts_28-03HLM.pdf Download (387kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) jiptunair-gdl-s2-2003-aji2c-1104-laut-ts_28-03FULL.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Lampiran) LAMP.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

RINGKASAN Ketika undang-undang tentang otonomi mulai diberlakukan di Indonesia., maka yang menjadi salah satu permasalahan dalam pelaksanaannya adalah masalah tarik menarik kepentingan antara pusat dan daerah. Pengelolaan pelabuhan adalah salah satu permasalahan terhadap kedudukan Badan Usaha Milik Negara di daerah. Beberapa daerah khususnya daerah tingkat kabupaten atau kota menuntut agar pengelolaan pelabuhan yang ada di daerah diserahkan kepada daerah atau paling tidak mendapat separuh keuntungan dari hasil pengelolaan pelabuhan tersebut. Fokus dalam penelitian ini adalah kasus tarik menarik kepentingan antara pihak Pemerintah Kabupaten Gresik, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan Pemerintah Kota Surabaya dengan pihak PT(Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Gresik, Tanjung Wangi Banyuwangi, dan Cabang Tanjung Perak Surabaya. Dalam penelitian ini sengaja mengambil kasus di ketiga wilayah ini berkaitan dengan lokasi penelitian yang masingmasing berdekatan sehingga mudah dijangkau serta dapat menghemat biaya dan waktu serta berada di lingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III dan juga termasuk memiliki intensitas tarik menarik kepentingan yang cukup tinggi dibandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan lain yang berada dalam koordinasi PT (Persero) Pelahuhan Indonesia III. Sedangkan pelabuhan-pelabuhan lain di lingkungan Pelabuhan Indonesia I, II, dan IV tidak diambil sebagai objek penelitian dikarenakan pertimbangan faktor lokasi yang cukup jauh (di luar pulau) dan banyaknya jumah pelabuhan sehingga berpengaruh terhadap biaya dan waktu untuk penelitian. Penelitian dengan bentuk studi kasus menggunakan pendekatan kualitatif. Unit analisis yang diamati adalah institusi di dalam negara yaitu Pemerintah Pusat, Pelabuhan dan Pemerintah Daerah. Ketiga daerah yang dijadikan obyek penelitian masing-masing memiliki gambaran karakteristik yang berbeda dalam intensitas tarik menarik kepentingannya sehingga menjadi studi kasus. Sedangkan alasan penelitian berbentuk kualitatif karena pendekatan terhadap penelitian ini menghasilkan suatu data deskriptif mengenai bentuk intensitas tarik menarik kepentingan antara pusat dengan daerah berkait dengan masalah pengelolaan pelabuhan dengan mengamati semua hasil-hasil peri!aku baik secara kolektiv atau secara institusi maupun secara individu. Analisis yang dilakukan menunjukkan perbedaan intensitas tarik menarik kepentingan antara pusat dengan daerah terhadap pengelolaan pelabuhan. Hasil analisis menunjukkan tingkat intensitas tarik menarik kepentingan yang paling keras atau kuat ter jadi adalah antara pihak pelabuhan Cabang Gresik selaku BUMN dengan Pemerintah Kabupaten Gresik dimana tarik menarik kepentingan tersebut telah mengarah kepada penyelesaian menang - kalah (zerosum konflik). Hal tersebut ditandai dengan telah dikeluarkannya peraturan daerah yang mengatur pengelolaan pelabuhan secara sepihak terhadap pengelolaan pelabuhan tanpa melibatkan pihak pelabuhan dan perda tersebut telah dilaksanakan secara empiris sehingga pihak pelabuhan Cabang Gresik mengalami kerugian dan menuntut penyelesaian melalui jalur hukum karena setiap kompromi yang ditawarkan ditolak Pemerintah Kabupaten Gresik. Konflik antara pihak pelabuhan dan Pemerintah Kabupaten Gresik hampir mencakup keseluruhan masalah kepelabuhanan sehingga kasus di Gresik lebih kompleks. Sedangkan analisis terhadap kasus di Banyuwangi merupakan bentuk intensitas konflik yang terkuat dan terkeras kedua setelah Gresik karena permintaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hanya ingin mengelola Pelabuhan Banyuwangi lama yang sudah tidak dikelola oleh pihak pelabuhan karena tidak memenuhi syarat dari sisi pembiayaan. Tetapi oleh pihak pelabuhan Pelabuhan Banyuwangi lama diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk dikelola dan hal tersebut mengecewakan Pemerintah Kahupaten Banyuwangi. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten banyuwangi hanya meminta kepada Menteri Perhubungan untuk meninjau kembali keputusannya. Sedangkan kasus lainnya adalah masalah tata guna lahan pelabuhan yang oleh pihak Pemerintah Kahupaten Banyuwangi dikurangi luasnya tanpa melalui konsultasi dengan pihak pelabuhan dengan alasan tanah kedudukan pelabuhan adalah milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tetapi peraturan daerah yang mengatur mengenai tata guna lahan ini masih dalam tahap pembahasan dan telah mencapai rapat paripuma untuk disahkan. Terhadap hal tersebut pihak pelabuhan akan mengajukan judivial review terhadap peraturan daerah tersehut. Sedangkan untuk analisis kasus di Surabaya antara pihak Pelabuhan dengan pihak Pemerintah Kota Surabaya memang awalnya memiliki intensitas yang tinggi, hal tersebul terungkap ketika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya atas nama Pemerintah Kota Surabaya menuntut sharing keuntungan terhadap jasa pengelolaan oleh pihak pelabuhan. Tetapi oleh pihak pelabuhan usulan ini tidak dapat diterima dikarenakan hasil yang diperoleh pihak pelabuhan disetor kepada pusat melalui kepemilikan saham Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan dalam bentuk deviden sebagai pendapatan untuk APBN. Teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan ini adalah teori konfik memperebutkan kewenangan dari pemikiran Ralf Dahrendorf yang menje!askan bahwa konllik yang terjadi bukan pada siapa yang diuntungkan tetapi telah bergeser pada siapa yang lebih berwenang atau berkuasa. Konfik menurut Ralf lebih di dasarkan pada distribusi kewenangan yang dirasakan tidak merata sehingga suatu institusi dapat berkonflik dengan institusi lainnya dalam strukturinstitusi yang lebih besar. Teori lainnya yang digunakan adalah teori struktural dari Johan Galtung yang melihat bahwa konflik dapat terjadi atau Galtung menyebutnya sebagai ketidaksesuaian kepentingan, terjadi ketidakseimbangan atau ketidakadilan hubungan antara pihak pusat dan pinggiran (core terhadap pheriperi) sebagai bentuk imperialisme dan ini dapat dianalogikan terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bukan sekedar hubungan antar negara. Struktur dianggap memiliki sumbangan ketidaksesuian hubungan tersebut. Pandangan ini juga dipakai untuk menjelaskan kasus ketidaksesuaian kepentingan .antara pihak pelabuhan selaku BUMN dcngan pemerintah daerah. Teori manajemen konflik interaksionis digunakan pula untuk menjelaskan bagaimana cara-cara yang dilakukan kedua belah pihak dalam menyelesaikan konflik. Konflik antara pihak Pelabuhan Cabang Gresik dengan Pemerintah Kabupaten Gresik diselesaikan dengan metode konfrontasi tanpa kompromi. Untuk kasus Banyuwangi, manajemen konflik yang ditempuh adalah melalui pemecahan terpadu yaitu disatu sisi berupaya melakukan kompromi terhadap pusat tetapi dilain pihak juga melakukan konfrontasi terhadap kedudukan pelabuhan. Sedangkan kasus tarik menarik kepentingan antara pihak Pemerintah Kota Surabaya dengan pelabuhan menggunakan metode kompromi yaitu tercermin dari pendapat Walikota Surabaya yang tidak lagi menuntut pengelolaan atau bagi hasil terhadap pengelolaan jasa pelabuhan selain meminta kesadaran pihak pelabuhan dalam hal sharing terhadap jasa pelabuhan yang lain.

Actions (login required)

View Item