Justawan, 090014098M (2003) ELITE LOKAL DAN OTONOMI DAERAH : Studi tentang respon elite lokal terhadap implementasi otonomi daeah di kota Kendari. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) 2.pdf Download (370kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) jiptunair-gdl-s2-2004-justawan-880-ts_34-03-min.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Pelaksanaan otonomi daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memasuki tahun ketiga sejak diberlakukannya 1 Januari 2001, namun belum banyak mengalami perubahan berarti, baik itu kewenangan otonominya maupun pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Artinya walaupun kewenangan kepada daerah untuk mengatur seluruh bidang pemerintahan telah dilimpahkan seperti yang terinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, namun implementasinya masih terhambat berbagai permasalahan, seperti masih banyaknya produk perundang-undangan dan Keppres yang diperlukan untuk menjadi landasan bagi daerah dalam. menjalankan bebagai pelayanan pemerintahan belum tersedia. Bahkan sejumlah daerah ada kecenderungan terjadi berbagai penyimpangan dalam melaksanakan otonomi daerah dan perdebatan mengenai pembagian kekuasaan dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Justru akhir-akhir ini pemerintah gencar ingin mengadakan revisi terhadap kedua UU tersebut. Sejumlah penelitian telah banyak dilakukan tentang implementasi otonomi daerah di Indonesia, misalnya Jawa, Sumatera, Sulawesi, namun khusus untuk Kota Kendari belum pernah dilakukan. Hasil-hasil penelitian tersebut telah banyak mengungkap betapa arti pentingnya intitusi-intitusi politik, misalnya DPRD, Partai Politik, Kelompok Kepentingan, dan Media Massa dalam pelaksanaan otonomi daerah. Khusus dalam Kota Kendari penelitian tentang respons elite lokal dalam implementasi otonomi daerah yang termanifestasikan dalam bentuk (1 ) respons desentralisasi dan otonomi daerah dari pemberian kewenangan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam bidang ekonomi politik (2) respons hubungan Pusat dan Daerah yang mencakup perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah. (1) bagaimana respons elite lokal terhadap otonomi daerah ? (2) apa yang dirasakan sebagai problem otonomi daerah oleh elite lokal ? (3) kategori elite lokal yang mana yang terfasilitasi kepentingannya untuk lebih berperan dalam era otonomi daerah ? Untuk dapat menjawab dan menganalisis permasalahan di atas, maka peneliti menggunakan beberapa teori yang relevan, yaitu teori desentralisasi, teori otonomi daerah, teori implementasi, teori elite. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan unit analisis elite lokal di Kota Kendari. Untuk mendapatkan data dilapangan maka peneliti menggunakan metode wawancara mendalam. Untuk menggali informasi dan metode wawancara peneliti menggunakan informan penelitian sebagai subjek. Informan penelitian ini terdiri dari elite lokal yang berada pada suatu instansi pemerintahan maupun non pemerintahan di Kota Kendari. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa terdapat sejumlah tanggapan yang berbeda. dalam memberikan pemahaman, namun secara umum dalam memberikan tanggapan desentralisasi dan otonomi daerah dan hubungan pusat dan daerah dalam penelitian ini, terdapat dua kelompok pendapat. Pertama, kelompok elite lokal yang menekankan agar pemerintah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam bidang keuangan. Kedua, kelompok elite lokal yang menekankan agar pemerintah memberikan kepada daerah kewenangan (kekuasaan) yang besar sebagai modal utama dalam pelaksanaan otonomi daerah.. Masalah kemampuan keuangan dan dominannya pihak eksekutif maupun legislatif dalam implementasi otonomi daerah merupakan tanggapan dan ditemukan dalam penelitian ini. Sehingga ditemukan kategori elite yang terfasilitasi kepentingannya untuk lebih berperan dalam era otonomi daerah adalah elite legislatif (DPRD/Politisi).

Actions (login required)

View Item