HUBUNGAN HUKUM ANTARA ANAK ANGKAT DAN ORANG TUA ANGKAT

Sri Rohani, 030110125N (2003) HUBUNGAN HUKUM ANTARA ANAK ANGKAT DAN ORANG TUA ANGKAT. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
66. Abstrak TMK 41-03 Rah h.pdf

Download (270kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULLTEXT)
jiptunair-gdl-s2-2004-rohanisri-881-tmk_41-03.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung dan orang tua angkat menurut hukum adat tidak ada kesamaan. Perbedaan pengaturan dalam hukum adat ini disebabkan oleh adanya perbedaan sistem kekeluargaan patilineal, matrilineal, atau parental/bilateral. Selain ketidaksamaan karena adanya sistem kekeluargaan tersebut ditambah lagi dengan adanya perbedaan sistem perkawinan dan sistem pewarisan. Dengan latar belakang keragaman hukum adat itu, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung ada yang masih tetap mengakui, sedang pada masyarakat hukum adat yang lain, menentukan putus hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hal ini berarti telah terjadi hubungan hukum yang mutlak antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Hubungan hukum semacam ini menempatkan anak angkat sama sederajat dengan anak kandung. Sedangkan menurut hukum Islam hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung pernah terjadi perubahan aturan. Sebelumnya terjadi kebiasaan pengangkatan anak dengan menjadikan anak angkat tersebut sama dengan anak kandung. Namun dengan turunnya surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 terjadi perubahan. Hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak anak angkat tidak sama sebagaimana, hubungan hukum antara orang tua dengan anak kandung. Bahkan menggunakan nama orang tua dibelakang nama anak angkat itupun tidak diperbolehkan. Berkaitan dengan hal itu hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tetap seperti sebelum adanya pengangkatan anak. Kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat menurut hukum adat terdapat perbedaan antara lingkaran masyarakat adat di Indonesia. Pada suatu masyarakat adat yang memberikan kedudukan pada anak angkat sama dengan anak kandung pada anak angkat berstatus sebagai ahli waris. Dengan demikian anak angkat berhak mendapat bagian harta warisan orang tua angkatnya, sebagaimana yang diberikan kepada anak kandung. Namun pada masyarakat adat yang tidak memberikan status pada anak angkat yang sama dengan anak kandung, maka anak angkat tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Dalam hal anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, menurut hukum adat, tidak dibedakan hak mewarisi bagi anak laki-laki anak-anak perempuan.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK 41/03 Roh h
Uncontrolled Keywords: ADOPTION(ADAT LAW)
Subjects: H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman > HQ1-2044 The Family. Marriage. Women > HQ503-1064 The family. Marriage. Home > HQ755.7-759.92 Parents. Parenthood
K Law > K Law (General)
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7120-7197 Persons > K7155-7197 Domestic relations. Family law > K7181-7197 Parent and child. Guardian and ward
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM
Sri Rohani, 030110125NUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorSri Hayati, DR.,SH.,MSUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Shela Erlangga Putri
Date Deposited: 2016
Last Modified: 20 Sep 2016 02:31
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/35073
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item