Henkie Maulwy Saerang (2004) KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) TMK 42 -03 Sae k - ABSTRAK.pdf Download (609kB)
	Text (DAFTAR ISI) TMK 42 -03 Sae k - DAFTAR ISI.pdf Download (34kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) TMK 42 -03 Sae k - DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (55kB)
	Text (FULLTEXT) TMK 42 -03 Sae k - FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only until 15 July 2022. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup dan berkembang di daerah yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri yang belum memiliki peraturan dan perundang-undangan yang lengkap, pengangkatan anak sudah sejak zaman dahulu dilakukan. . Tujuan dari pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan 'keturunan', manakala didalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dari manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak pun. Dalam perkembangan saat ini sejalan dengan perkembangan masyarakat pengangkatan anak (adopsi) berubah menjadi untuk kesejahteraan (perlindungan) anak, hal ini tercantum pula dalam pasal 12 (1) Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi : . "Pengangkatan anak (adopsi) menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak." ... . Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak (adopsi) sudah ada di zaman sebelum perang di Indonesia, yaitu sebagaimana diatur dalam "Staatblad" Tahun 1917 Nomor .129 juncto Tahun 1924 Nomor 557. Menurut ketentuan S. 1917 No. 129 yang dapat mengangkat anak adalah laki-laki beristri atau pernah beristri dan tidak mempunyai keturunan anak laki-laki dalam garis laki-laki. Dalam perkembangan hukum dan kesadaran masyarakat akan hukum praktek pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat adat maupun masyarakat keturunan Tionghoa sering dilakukan dengan. akta notaris dan kemudian baru diajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri. Praktek yang dilakukan oleh masyarakat adat dan keturunan Tionghoa sebagai bentuk. penyimpangan terhadap ketentuan Staatblad 1917 Nomer 129 juncto Staatblad 124 Nomer 557. Hal ini dikarenakan adanya Surat Edaran Mahkanmh Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 serta proses Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil. Kenyataan sebagaimana tersebut diatas, dengan didukung fakta bahwa sampai saat ini belum ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pengangkatan anak (adopsi) serta hendaknya pemerintah mempertegas lagi mengenai kewenangan notaris pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik (sesuai pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan pasal 10 ayat 1 Staatblad 1917 Nomer 129). Sehingga menimbulkan kepastian hukum dalam pengangkatan anak (adopsi).

Actions (login required)

View Item