Mayke Octavia (2004) PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) TMK 52 - 03 Oct p - ABSTRAK.pdf Download (610kB)
	Text (DAFTAR ISI) TMK 52 - 03 Oct p - DAFTAR ISI.pdf Download (25kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) TMK 52 - 03 Oct p - DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (31kB)
	Text (FULLTEXT) TMK 52 - 03 Oct p - FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only until 18 July 2022. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pemerintah Kota dalam pelaksanaan otonomi daerah memerlukan anggaran belanja untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kondisi Pemerintah Kota jika mengandalkan anggaran yang berasal dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pendapatan asli daerah masih dirasa kurang, dan salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan akan anggaran tersebut adalah mencari pinjaman baik ke pusat maupun kepada masyarakat, melalui penerbitan obligasi. Menerbitkan obligasi berarti langsung berhadapan dengan calon investor yang menghendaki adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk memperoleh kepastian atas kemampuan dan kesanggupan Pemerintah Kota dalam memenuhi kesanggupannya, yaitu membayar surat sanggup yang telah jatuh tempo. Sebagai penyelenggara otonomi yang luas pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didasarkan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta Pendapatan Asli Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selain digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah juga digunakan untuk membayar obligasi dengan prioritas yang sama. Pemerintah Daerah jika menerbitkan obligasi harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, yaitu dengan persetujuan DPRD, dilakukan dengan memperhatikan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajibannya dan mengumumkan setiap pinjaman dalam Lembaran Daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 12 UU no 25 Tahun 1999. Meskipun telah ada dasar hukum bagi Pemerintah Kota/Kabupaten yang akan menerbitkan obligasi/surat sanggup, tetapi masih ada keragu raguan dari Pemerintah Kota/ Kabupaten sendiri maupun calon investornya. Keraguan bagi Pemerintah Kota/Kabupaten berkaitan dengan kurangnya kepercayaan diri untuk dapat meyakinkan calon investor yang menanamkan modalnya. Bagi calon investor masih ada keragu- raguan akan menanamkan modalnya, mengingat informasi yang kurang dari Pemerintah Kota/Kabupaten mengenai keadaan dana penyelengaraan Pemerintahan Kota/Kabupaten dan adanya larangan Pemerintah Kota/ Kabupaten untuk menjaminkan asset untuk keperluan atau kepentingan calon investor, yang bagi investor akan digunakan sebagai jaminan kepastian dan kemampuan Pemerintah Kota/ Kabupaten dalam mengembalikan pinjamannya.

Actions (login required)

View Item