Indra Asdhar Wirahadireja, 090110068M
(2003)
TANGGUNG GUGAT BANK TERHADAP PENGGUNA KARTU TUNAI MANDIRI.
Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Dalam kondisi perekonomian yang mulai berkembang setelah terpaan badai krisis, serta hancurnya perbankan Indonesia yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan pada lembaga perbankan, menimbulkan suatu terobosan hukum yang baru yang khususnya berkaitan dengan salah satu jasa transaksi perbankan Elektronik yaitu ATM (Automatic Teller Machine) atau Anjungan Tunai Mandiri. Dimana hubungan hukum yang terjadi antara bank sebagai penerbit Kartu Tunai Mandiri dengan nasabah sebagai pemegang Kartu Tunai Mandiri didasarkan pada suatu hubungan hukum, yaitu perjanjian pembukaan Tabungan (rekening) Didalam perjanjian pembukaan rekening tersebut didasarkan atas perjanjian dengan klausula baku, dimana pencantuman klausula klausula baku telah dibuat oleh bank secara sepihak dan tidak memberikan pilihan pada pemegang kartu selain menyetujui perjanjian tersebut. Dimana tanggung jawab bank tidak secara jelas terinci dalam perjanjian/klausula baku tersebut , bilamana terjadi kegagalan bertransaksi oleh pemegang kartu (cardholder) tunai mandiri tersebut. Dalam hal ini saya mencoba untuk menganalisa tanggung gugat bank melalui UU.No 8 Tahun 1998 ttg perbankan , UU No.9 tahun 1999 ttg Perlindungan Konsumen, serta KUHPerdata (BW). Dimana ternyata UU.No 8 Tahun 1998 ttg Perbankan tidak secara khusus mengatur ttg perbankan elektronik ,hanya masalah perbankan secara umum,Didalam UU No,8 tahun 1999 ttg Perlindungan Konsumen ternyata masih kurang tepat jika dikatakan dengan gugat ganti rugi pada pengguna Kartu Tunai Mandiri yang gagal bertransaksi. Oleh karena kedua UU diatas tidak mengatur secara khusus, maka aturan gugatan ganti rugi dilakukan sebagai mana diatur dalam hukum perdata , yang didasarkan atas perbuatan melanggar hukum sehingga dibebani kerugian sebagaimana pasal 1365 B.W.jo pasal 1246 B.W dengan tidak ada keharusan konsumen/pemegang ATM membuktikan kegagalannya sejalan dengan ketentuan pasal 19 ayat(5) UU.No.8 Tahun 1999 serta pasal 1865 B.W
Actions (login required)
 |
View Item |
