Yeheskiel Minggus Tiranda, 090110055MH (2004) TANGGUNG JAWAB PENGURUS PERSEROAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
6.pdf Download (492kB) | Preview |
|
|
Text (Halaman Depan)
35108_Part1.pdf Download (228kB) | Preview |
|
|
Text (Fulltext)
35108_Part2.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text (lampiran)
35108_Part3.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Peranan pajak dari tahun ke tahun terus meningkat yang direpresentasikan dengan porsinya yang telah mencapai 70 % pada APBN tahun 2003 yang baru lalu. Sehingga kedepan tantangan yang dihadapi pemerintah semakin berat apalagi mengingat bahwa untuk merealisasikan tugas dan tanggung jawab dibidang penerimaan negara tersebut sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, dimana sistem perpajakan self assessment yang dianut oleh Indonesia sepenuhnya berbasis pada kepatuhan sukarela dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem yang demikian ini membawa konsekwensi pemenuhan kewajiban perpajakan ditentukan oleh wajib pajak, dari sejak timbulnya utang pajak, perhitungan sampai dengan pembayaran/penyetoran dan pelaporan pajak ke negara. Perlakuan perpajakan terhadap perseroan terbatas dalam sistem self assessment tidak terlepas dari karakteristik perseroan terbatas sebagai badan hukum yang membedakannya dengan entitas bisnis yang lain, sehingga sekalipun pemajakan perseroan terbatas tunduk pada aturan aturan umum pemajakan wajib pajak badan akan tetapi dalam substansi pemajakannya, ciri perseroan selaku badan hukum turut memberi warna dalam pengaturan pemajakan perseroan terbatas, misalnya : penentuan hak pemajakan karena domisili statuter, penentuan saat dan tempat pendaftaran wajib pajak, pemisahan pemajakan terhadap perseroan dan pesero, transaksi antara perseroan dengan pesero dan pihak pihak yang memiliki hubungan istimewa dan perlakuan atas pembubaran perseroan. Pemberdayaan wajib pajak melalui sistem self assessment tersebut di atas menjadikan tugas pemerintah hanya sebagai fasilitator di bidang pelayanan. Dalam tugas pelayanan ini pemerintah juga sekaligus melakukan pengawasan pelaksanaan aturan main perpajakan oleh wajib pajak. Bentuk konkrit pengawasan ini adalah pemeriksaan yang diikuti oleh penetapan pajak yang cenderung menimbulkan koreksi utang pajak yang sudah ditetapkan oleh wajib pajak. Sehingga disini timbul utang pajak melalui ketetapan pajak. Persoalan hukum pembayaran utang pajak akan timbul karena ketetapan pajak yang lahir dari pemeriksaan berbeda dengan yang dihitung sesuai mekanisme self assessment di atas. Sepanjang utang pajak tersebut tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan, maka tindakan penagihan pajak akan dilaksanakan oleh fiskus yang dalam tingkatan yang ekstrim dilanjutkan dengan upaya upaya paksa. Pada tingkatan wajib pajak perseroan, kompleksitas penagiban pajak timbul sehubungan dengan pertanyaan disekitar masalah formal, yaitu : utang pajak yang timbul adalah utang siapa? sehingga siapa yang harus bertanggung jawab dan membayar utang pajak dimaksud?. Penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa dalam pelunasan utang pajak perseroan, pengurus memiliki tanggung jawab pribadi maupun renteng untuk pembayaran pajak sekalipun utang pajak yang timbul adalah utang perseroan selaku wajib pajak. Tangung jawab pengurus tersebut adalah dalam kapasitas sebagai penanggung pajak yang ditentukan dalam ketentuan perpajakan. Hanya saja dalam ketentuan yang ada tidak secara jelas diatur batas tangung jawab dimaksud termasuk dalam keadaan bagaimana pengurus perseroan dapat dibebaskan dari tanggung jawab tersebut. Disamping itu dalam penelitian ini juga disimpulkan bahwa pemberian acquit et de charge tidak selamanya dapat membebaskan pengurus dari tanggung jawab pelunasan utang pajak perseroan.
| Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK THB 05/04 Tir t | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Perpajakan; Perseroan terbatas ; Sistemself assessment | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ2326-2327 Progressive taxation H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance |
||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Dasar Ilmu Hukum | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Nn Shela Erlangga Putri | ||||||
| Date Deposited: | 2016 | ||||||
| Last Modified: | 06 Jun 2017 18:04 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/35108 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |