Pudjo Setijono, 090110097MH (2003) HAK PENGAWASAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA ALIRAN DANA PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS DI PROPINSI JAWA TIMUR). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) 62. THP 01-04 Set h.pdf Download (278kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) jiptunair-gdl-s2-2004-setijonopu-928-thp_01-04.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Desentralisasi diartikan pula sebagai suatu sistem, dimana bagian-bagian dan tugas Negara diserahkan penyelenggaraannya kepada badan atau organ yang sedikit banyak mandiri. Badan atau organ yang mandiri ini wajib atau berwenang melakukan tugas atas inisiatif dan kebijaksanaannya sendiri. Dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 desentralisasi kekuasaan ini melahirkan daerah Otonom, baik Daerah Povinsi, Kabupaten dan Kota. Ciri penting bagi badan atau organ yang didesentralisasikan ialah, mempunyai sumber sumber keuangan sendiri untuk membiayai pelaksanaan tugasnya. Sumber sumber keuangan daerah yang didesentralisasikan oleh Daerah merupakan pendapatan asli daerah yang meliputi: a. Hasil pajak daerah; b. Hasil retribusi daerah; c. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah. Pengelolaan pendapatan asli daerah di Timur selain didasarkan pada, Undang Undang Nomor 22 tahun 1999, Undang Undang Nomor 25 tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002, juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2000, dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 tahun 2000 Sirkulasi Pendapatan Asti Daerah memiliki mekanisme penerimaan sampai dengan penyetoran pendapatan Asli Daerah, dibawah kewenangan Gubernur Propinsi Jawa Timur. Dalam sirkulasi penerimaan dan penyetoran melibatkan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur yang melakukan koordinasi dengan Samsat serta Pembantu Pemegang Kas Daerah dari kas daerah, dan uang tersebut disimpan pada Bank Jatim. Sedangkan proses hukum realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah tanah, Retribusi Daerah, Perusahaan Daerah, Dinas Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dalam pengelolaan Pendapatan Daerah, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diprogramkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengelolaan keuangan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2000. Dalam Pengelolaan ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai peran melakukan pengawasan legislative terhadap pengelolaan keuangan khususnya terhadap sirkulasi Pendapatan Asli Daerah. Pengawasan tersebut perlu dilakukan mengingat masih terdapatnya kelemahan proses sirkulasi Pendapatan Asli Daerah, akibat keleluasaan dalam melakukan kebijakan sehingga memberikan pengaruh pada bidang bidang pemerintahan dibawah Gubernur. Pada sektor pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai Pendapatan Asli daerah pada kas daerah masih terjadi kelemahan khususnya di dalam sirkulasi Pendapatan daerah pada Kas Daerah, Kelemahan pada pemerintahan akibat dari merosotnya kredibilitas masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dan terjadi indikasi maraknya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) serta buruknya kualitas pelayanan publik. Ini merupakan kenyatan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang berlangsung tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Dalam sirkulasi Pendapatan Asli Daerah masih lemah perlu koreksi yang mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam proses kelancaran Pendapatan Asli Daerah. Pengelolaan kekayaan daerah masih kurang memperhatikan eksistensi dan kelangsungan hidup masyarakat sehingga diperlukan perencanaan yang strategis dalam pengelolaan kekayaan daerah sehingga tidak mengganggu target pendapatan asli daerah.

Actions (login required)

View Item