Yodi Martono Wahyunadi, 090110092M (2003) WEWENANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) MENGADILI GUGATAN MENGENAI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PERBANKAN OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) 7.pdf Download (335kB) | Preview
Preview	Text (Fulltext) 35110.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Piutang negara perbankan merupakan bagian dari piutang negam yang terjadi akibat adanya kredit macet pada bank pemerintah. Bank bank pemerintah dalam rangka menyelesaikan kredit macet pada, prinsipnya tahap pertarna diselesaikan oleh bank pemerintah itu sendiri. Dalam hal bank pemerintah tidak berhasil menyelesaikannya maka bank pemerintah wajib menyerahkan pengurusan kredit macetnya kepada Panitia,Urusan Piutang Negara (PUPN). Kewenangan PUPN dalam pengurusan piutang negara perbankan yang bersifat administratif dan bersifat operasional dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) termasuk didalamnya instansi vertical DJPLN yakni Kantor Wilayah DJPLN dan Kantor Pelayanan Piutang Negara dan Lelang Negara, (KP2LN). Keputusan keputusan yang menyangku kewenangan PUPN mengurus piutang negara perbankan, yang memenuhi unsur Keputusan TUN sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 UU No. Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seperti Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), Penetapan Jumlah Piutang Negara,(PJPN), Surat Paksa (SP), Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS), Surat Perintah Paksa Badan, Pengumuman Lelang dapat dijadikan obyek sengketa tata usaha negara, keputusan ini menjadi wewenang PTUN untuk mengadilinya. Sedangkan Pernyataan Bersama dan Risalah Lelang bukan merupakan obyek disebabkan karena terbitnya Pernyataan Bersama bukan merupakan tindakan hukum publik yang sifatnya sepihak dari PUPN akan tetapi tindakan dua pihak antara Ketua PUPN dengan Penanggung Hutang. Dan pada Risalah Lelang tidak terdapat pemyataan kehendak (willsvorming) dari Pejabat Lelang.

Actions (login required)

View Item