Sylvia Gunawan (2004) PENGANGKATAN ANAK YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN UMUR DAN TIDAK MELALUI YAYASAN SOSIAL. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (ABSTRAK)
TMK 04 - 04 Gun p - ABSTRAK.pdf Download (635kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
TMK 04 - 04 Gun p - DAFTAR ISI.pdf Download (43kB) |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
TMK 04 - 04 Gun p - DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (40kB) |
|
Text (FULLTEXT)
TMK 04 - 04 Gun p - FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only until 15 July 2022. Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Kesimpulan a. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia dapat dilakukan terhadap anak yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan langsung oleh orang tua kandung dengan calon orang tua angkat baik yang telah menikah maupun seorang yang tidak terikat dalam tali perkawinan sah/belum menikah (single parent adoption), dan permohonan pengesahannya harus ditujukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat. Sebaliknya pada pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang angkat Warga Negara Asing (Inter Country Adoption) hanya diperbolehkan terhadap anak angkat yang belum berumur 5 (lima) tahun, namun dalam kenyataannya dari beberapa putusan Pengadilan Negeri ada yang mengesahkan pengangkatan terhadap anak yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun yang pada akhirnya menimbulkan kesulitan bagi si anak angkat untuk memperoleh kewarganegaraan orang tuanya. b. Persyaratan yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 untuk pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua angkat Warga Negara Asing (Inter Country Adoption) yaitu harus melalui yayasan sosial yang mempunyai ijin dari Departemen Sosial atau Instansi Sosial setempat tidak selalu dapat dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengangkatan anak sehingga hakim Pengadi1an Negeri membuat pertimbangan tersendiri dan kalau menurut pertimbangan hakim bahwa pengangkatan anak dimaksud sesuai dengan maksud dan tujuan dari pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan masa depan kehidupan anak yang lebih baik maka Pengadilan Negeri dapat saja memutuskan sahnya suatu pengangkatan.
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 TMK 04/04 Gun p (tidak ada file full text dan abstrak) | ||||||
Uncontrolled Keywords: | ADOPTION - LAW AND LEGISLATION | ||||||
Subjects: | K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB524-530 Persons |
||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Nn Duwi Prebriyuwati | ||||||
Date Deposited: | 2016 | ||||||
Last Modified: | 15 Jul 2019 03:59 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/35126 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |