Inalis Veranica Ritonga, 030110141N
(2003)
PENGANGKATAN ANAK ANTAR NEGARA DI INDONESIA.
Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Sebagian besar dari anak-anak Warga Negara Indonesia yang diangkat oleh Warga Negara Asing adalah anak-anak terlantar yaitu anak-anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Disatu pihak dalam UUD 1945 pasal 34 nya menyatakan ,"Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara", tetapi sebaliknya untuk melarang dilakukannya pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing adalah merupakan hal yang bertentangan dengan Lembaga Pengangkatan Anak yang memang ada dan pada azasnya dikenal dalam lingkungan masyarakat Adat. Dilain pihak adanya uluran tangan dari pihak asing untuk ikut bertanggungjawab mengurus anak terlantar apabila dalam keadaan karena terpaksa tidak ada jalan lain, pemerintah/Negara dapat melimpahkan tanggung jawabnya kepada orang lain, karenanya Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua Warga Negara Asing dapat dipertanggungjawabkan bilamana jalan yang ditempuh ini adalah yang terbaik untuk kepentingan anak yang akan diangkat dan yang merupakan jalan terakhir, Maka pengangkatan anak antar negara semacam itu dapat dikabulkan tetapi harus bersifat selektif dan merupakan kesempatan terakhir (ULTIMUM REMEDIUM). Dengan berlakunya SEMA Nomor 6 tahun 1983 tanggal 30 September 1983, pengangkatan anak antarnegara masih dimungkinkan dengan syarat yag diperketat. Sehingga dapat dinyatakan fungsi lain dari SEMA nomor 6 tahun 1983 antara lain: 1. Untuk menangkal adanya pengangkatan anak secara ilegal yaitu menghindari perdagangan anak dan penculikan anak. 2. Agar Hakim lebih aktif untuk memperhatikan didalam menangani permohonan adopsi anak WNI oleh WNA. Kedudukan SEMA Pengangkatan Anak dalam pelaksanaannya adalah mengikat karena SEMA dapat dianggap sama dengan undang - undang, karena selama ini belum ada undang - undang yang mengatur permasalahan tersebut sedangkan hal tersebut harus segera diputuskan. Sedangkan seorang penegak hukum dalam memutuskan perkara harus mempunyai dasar hukum,sehingga SEMA tersebutlah yang digunakan sebagai dasar hukum dari Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak didunia mengenal dua macam sistem hukum yaitu ; . Adoptio Plena/Full Adoption atau Adopsi penuh, . Adoptio Minus Plena/Simple Adoption atau Adopsi terbatas Di Indonesia hukum pengangkatan anak dalam masyarakat Hukum Adat menganut dua sistem, baik Adoptio Plena ataupun Adoptio Minus Plena. Sedangkan khusus untuk pengangkatan anak antar negara, Indonesia menggunakan sistem Adoptio Plena. Selain sistem hukum pengangkatan anak tersebut diatas, Indonesia juga mengenal dua macam pengangkatan anak antarnegara yaitu ; .Pengangkatan anak WNI oleh orang tua WNA .Pengangkatan anak WNA oleh orang tua WNI Yang memuat syarat-syarat yang haruss dipenuhi baik oleh calon orang tua angkat WNA dan calon anak angkat WNI, serta calon orang tua angkat WNI dan calon anak angkat WNA. Secara garis besar ada dua akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pengangkatan anak, yaitu: sistem hukum yang dipergunakan adalah sistem hukum orang tua angkat baik untuk syarat-syarat maupun untuk akibat - akibat hukumnya dan sistem hukum nasional sang anak yang digunakan baik untuk syarat-syaratnya maupun untuk akibat-akibat hukumnya. Kewarganegaraan anak angkat (adoptandus) akan mengikuti kewarganegaraan orang tua angkatnya ( adoptant ). </description
Actions (login required)
 |
View Item |
