Nanang Dwi Winarko, 030110132N (2003) PEROLEHAN HAK GUNA BANGUNAN UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI OLEH PERUSAHAAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) 50. Abstrak TMK 24-04 Win p.pdf Download (262kB) | Preview
Preview	Text (Fulltext) 35181.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Kewenangan pemerintah dalam bidang pemberian izin usaha kawasan industri dan izin lokasi bagi perusahaan kawasan industri dalam rangka penanaman modal asing merupakan bentuk campur tangan pemerintah dalam hal mengatur,mengontrol, dan memberikan sanksi (penegakan hukum) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan industri di Indonesia sesuai dengan Keppres No. 41 Tahun 1996. Pelimpahan kewenangan pemberian izin usaha kawasan industri bagi perusahaan kawasan industri dalam rangka penanaman dari Meninves/Ketua BKPM kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi, untuk selanjutnya Gubernur Kepala Daerah Propinsi menugaskan kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah/Ketua BKPMD dan kewenangan pemberian izin lokasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Propinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya adalah dalam rangka upaya mempermudah pelayanan perizinan investasi dengan menyederhanakan peraturan dan birokrasi perizinan dengan maksud agar hambatan-hambatan yang terjadi dapat diatasi. Perusahaan kawasan industri dalam rangka penanaman modal asing yang telah memperoleh izin usaha kawasan industri dan izin lokasi dapat memperoleh hak atas tanah dengan hak guna-bangunan melalui proses pemindahan hak atas tanah, apabila tanah yang bersangkutan sudah dipunyai dengan hak atas tanah yang sama jenisnya dengan hak atas tanah yang diperlukan oleh perusahaan kawasan industri dalam rangka penanaman modal asing dalam menjalankan usahanya, apabila tidak sarna jenisnya maka hak atas tanah tersebut diubah dulu menjadi hak atas tanah sesuai kebutuhan perusahaan kawasan industri dalam rangka penanaman modal asing kemudian dilakukan pemindahan hak, atau melalui proses pelepasan hak oleh pemilik/pemegang yang diikuti dengan pemberian hak atas tanah. Pelepasan hak hanya dapat terjadi jika sipemilik/pemegang hak atas tanah telah menerima ganti kerugian yang telah disepakati bersama baik mengenai bentuk dan besarnya dalam forum musyawarah. Pemilihan proses perolehan hak atas tanah bersifat alternatif tergantung kepada keadaan dilapangan dan kepentingan perusahaan. Hak guna-bangunan induk kawasan industri dapat juga diberikan di atas tanah hak pengelolaan dengan syarat mutlak harus ada perjanjian tertulis antara pemegang hak pengelolaan dengan perusahaan kawasan industri dalam rangka penanaman modal asing selaku pihak ketiga yang akan menggunakan tanah tersebut. </description

Actions (login required)

View Item