MALISA NUR ROHMA (2015) Rancangan Sistem E-procurement Terpadu untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (759kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (124kB)
	Text (BAB 1) 3. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (259kB)
	Text (BAB 2) 4. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only until 8 June 2023. Download (320kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 5. BAB 3 METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only until 8 June 2023. Download (167kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 6. BAB 4 PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only until 8 June 2023. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB 5) 7. BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN.pdf Restricted to Registered users only until 8 June 2023. Download (115kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (130kB)
	Text (LAMPIRAN) 9. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 8 June 2023. Download (590kB) | Request a copy

Abstract

Logistik merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan logistik Pemilu yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan menjadi permasalahan kompleks dalam pengadaan logistik Pemilu. Alasan keterlambatan disebabkan karena kualitas penyedia dalam menyelesaikan pekerjaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian kualitatif eksploratoris dengan metode studi kasus, berjudul “Rancangan sistem e-procurementterpadu untuk pengadaan barang/jasa Pemerintah (studi kasus pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia)”. Tujuan penelitian ini untuk merancang sistem e-procurement terpadu pada KPU dalam pengadaan logistik Pemilu untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi pelaporan pengadaan. Usulan sistem menggunakan rekayasa Operational Information System dengan relational database. Hasil penelitian adalah ntegrasi antara data penyedia KPU, database DJP, database Disperindag, database Dispenduk, dan database Bank dalam proses evaluasi diharapkan dapat menghindari perusahaan fiktif dan membantu penentuan penyedia yg berkualitas. Usulan sistem e-procurement terpadu dapat memonitor tanggal jadwal dan realisasi penerimaan logistik pemilu. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan akan mengakibatkan blacklist baik badan usaha maupun pemilik perusahaan penyedia.

Actions (login required)

View Item