AGUS SUSDAMAJANTO, 0990210126 (2004) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA MENURUT HUKUM INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
jiptunair-gdl-s2-2005-susdamajan-1382-thp_03-04 ABSTRAK.pdf Download (440kB) | Preview |
|
|
Text (Fulltext)
35337.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Pada era globalisasi rasanya sulit untuk membendung laju perkembangan negara untuk masuk ke dalam suatu negara yang lain, termasuk tenaga kerja yang semula di bawah kendali peraturan perundang-undangan negara setempat. Demikian halnya bagi Indonesia dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 (Lembaran Negara 1967-1) disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, dalam pasal 10 PMA, perusahaan modal asing wajib memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya dengan warganegara Indonesia, kecuali tenaga-tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli warganegara asing bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warganegara Indonesia, perusahaan asing diperkenankan mendatangkan atau menggunakan tenaga kerja asing tersebut. Indonesia sebenarnya telah mempersiapkan tenaga kerja untuk dapat bersaing sebagai tenaga kerja yang professional dalam menghadapi era globalisasi. Persiapan tenaga kerja meliputi pengadaan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun bekerja sama dengan pihak swasta. Kepada calon tenaga kerja atau tenaga kerja yang mengikuti pelatihan akan diberikan sertifikat berdasarkan standard kualifikasi ketrampilan yang ditetapkan oleh Departemen Tenaga Kerja, yang berarti bahwa pekerja tersebut benar-benar profesional di bidangnya. Peraturan perundang-undangan telah memberi perlindungan pada tenaga kerja professional dalam persaingan pasar bebas, dengan memberikan hak-haknya didasarkan antara pekerja dengan pengusaha didasarkan atas bargaining. Para pekerja dengan tingkat profesionalnya dalam membuat perjanjian kerja dengan pengusaha tidak didasarkan atas kemauan yang tidak bebas, melainkan menempatkan posisi yang seimbang demikian juga upah kerja adanya suatu keseimbangan antara kemampuan dengan upah yang diterimanya. Sebagai tenaga kerja yang profesional, maka jika tidak menunjukkan profesionalismenya, maka pekerja tidak perlu harus diputus hubungan kerjanya, melainkan harus mengundurkan diri. Meskipun demikian, agar sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu adanya suatu pengawasan yang ketat dari unsur pemerintah dalam mengadakan pelatihan kerja kepada para pekerja dan yang lebih penting bagi balai pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh swasta tidak dihambat oleh birokrasi, khususnya instansi yang berkompeten dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelatihan kerja. Membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tenaga kerja yang profesional, karena peraturan yang ada dalam hal ini UU No. 13 Tahun 2003 beserta peraturan pelaksananya, masih berorientasi kepada pekerja yang tidak profesional, sehingga perlu diatur mengenai serikat pekerja, upah minimum regional, pemutusan hubungan kerja.</description
| Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 THP 03/04 Sus p | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Perlindungan hukum tenaga kerja | ||||||
| Subjects: | K Law R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA1-1270 Public aspects of medicine > RA1-418.5 Medicine and the state > RA410-410.9 Medical economics. Economics of medical care. Employment |
||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Hukum Pemerintahan | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Nn Andalika ilmianti | ||||||
| Date Deposited: | 2016 | ||||||
| Last Modified: | 12 Jun 2017 22:31 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/35337 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |