NAEN SOERYONO, 0290210099 MH (2004) AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN KREDIT TERHADAP OBYEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview

Text (Fulltext) 35339.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Dalam perkara / kasus perdata ini nampak bahwa kondisi bargaining position yang dilakukan oleh bank kepada nasabah debitornya adalah dalam posisi yang lemah, akibat hukum dari kondisi yang lemah oleh bank adalah dapat dibatalkannya suatu perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak dan berdampak pada hapusnya hak tanggungan dalam hubungan kredit bank. Faktor-faktor dan alasan yang menyebabkan posisi yang lemah oleh bank adalah : - bank tidak melaksanakan isi Surat Edaran Bank Indonesia mengenai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon nasabah debitor yang berasal dari suatu perseroan - bank dalam mengabulkan permohonan kredit yang diajukan oleh direksi PT. Pondok Permata Estate tidak melibatkan pengurus lainnya yang juga sebagai pemegang saham milik perseroan sesuai anggaran dasar perseroan. Dalam penerapan sistem kehati-hatian bank untuk mengurangi tingkat resiko yang tinggi (degree of risk), hal yang sangat melemahkan posisi bank pada kasus / perkara tersebut adalah penerapan prinsip collateral, sebab pada saat calon nasabah debitor yang berasal dari perseroan berniat akan mengajukan permohona kredit, maka persyaratan administrasi yang sudah diatur oleh Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001, tentang prinsip mengenal nasabah harus dipenuhi dalam hal digunakan untuk kepentingan kredit perbankan. </description

Actions (login required)

View Item